Dari Otomasi Pembayaran Menuju e-Government Indonesia

Oleh LF Yazikri

Indonesia sudah menerapkan e-government walaupun masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Pada tahun 2014, United Nations e-Government Survey menempatkan e-government Indonesia di posisi 108 dari 193 negara di dunia dengan indeks 0,4487. Posisi tersebut relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata indeks e-government seluruh dunia sebesar 0,4712. Indeks Indonesia tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan Thailand (ranking 102 dengan nilai 0,4631), Brunei Darussalam (ranking 86 dengan indeks 0,542), Malaysia (ranking 52 dengan indeks 0,6115) dan Singapura (ranking 3 dengan nilai 0,9076). Ada secercah harapan tumbuh dari Ditjen Perbendaharaan yang telah mengotomasi proses bisnis pembayaran. Proses bisnis ini merupakan bagian dari seluruh aktivitas instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN. Dengan keterkaitan yang erat dengan proses bisnis yang lain, otomasi pembayaran memiliki potensi untuk membentuk integrasi proses bisnis pemerintahan secara keseluruhan dan menjadikan proses bisnis Pemerintahan Indonesia menjadi lebih efisien dan efektif melalui e- government.

Otomasi proses bisnis pembayaran dimulai dengan piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013. SPAN merupakan salah satu quick wins dari Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Sistem ini tidak hanya terkait dengan proses bisnis internal DJPBN, namun sistem ini juga menyediakan suatu komunikasi data dengan perbankan yang menyimpan dana dari satuan kerja, dan Bank Indonesia sebagai bank dimana dana Kas Umum Negara ditempatkan.

Sistem pembayaran pada dasarnya merupakan sistem pendukung (supporting system) dari aktivitas-aktivitas utama pemerintah. Aktivitas-aktivitas utama pemerintah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah. Melalui aktivitas tersebut, instansi pemerintah berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui pembayaran gaji PNS, pembangunan infrastruktur, pelayanan perizinan, pemberian bantuan sosial dan kegiatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung menginjeksi uang ke dalam perekonomian.

Sebagai sistem pendukung, otomasi pembayaran seharusnya memberikan dukungan terhadap sistem utama dimana setiap kegiatan pemerintah perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan monitoring dan evaluasi sehingga tercipta a good governance in a good government. Perencanaan yang didukung oleh suatu sistem membutuhkan data-data historis yang disimpan dalam sistem instansi terkait. Melalui data-data tersebut, instansi pemerintah dapat melakukan perencanaan ke depan yang berhubungan erat dengan aktivitas saat ini, keberhasilan atau deviasi yang terjadi di masa lalu atau risiko- risiko masa lalu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Data yang digunakan untuk perencanaan juga terkait dengan data-data stakeholder instansi tersebut. Misalnya, instansi yang berkaitan dengan bantuan sosial, seharusnya memiliki database seluruh profil penerimanya, deviasi kesalahan sasaran apabila ada

atau penerima yang tidak lagi membutuhkan bantuan sosial. Sistem yang digunakan untuk perencanaan bukan hanya sekedar input dan menghasilkan dokumen output saja, namun juga dapat menyajikan data-data manajerial untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan data-data tersebut sistem pembayaran dapat digunakan untuk membackup perencanaan anggaran.

Pada sisi pelaksanaan, aktivitas utama seharusnya didukung oleh sistem yang dapat digunakan pada seluruh proses bisnis dan menghasilkan dokumen-dokumen yang diperlukan baik bersifat dokumen pengendalian internal maupun dokumen untuk stakeholder. Misalnya, permintaan alat tulis kantor (ATK) dilakukan melalui sistem dimana pengguna ATK memasukkan permintaan yang disetujui (approved) secara berjenjang yang terintegrasi dengan sistem pengadaaan, sistem pembayaran dan sistem pergudangan. Sistem tersebut sebaiknya juga menyediakan catatan risiko terhadap kejadian yang menyebabkan suatu rencana harus direvisi atau tidak tercapai beserta cara untuk memitigasi kejadian tersebut. Melalui catatan kejadian tersebut diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dievaluasi dan dipetakan pola mitigasinya.

Hal yang menjadi tantangan adalah perbedaan proses bisnis, produk layanan dan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah. Suatu instansi mungkin membutuhkan sistem untuk memberikan pelayanan kependudukan, sedangkan instansi lainnya membutuhkan sistem pengendalian arus barang di pelabuhan. Tentu saja keduanya memiliki perbedaan proses bisnis. Dapat dikatakan setiap instansi memiliki kebutuhan sistem yang berbeda. Namun dapat dipastikan seluruh sistem tersebut memerlukan dukungan sistem pembayaran.

Untuk membentuk otomasi proses bisnis instansi pemerintah seluruh Indonesia, sistem pembayaran pemerintah perlu menyediakan pintu-pintu yang dapat digunakan oleh sistem pada instansi lainnya untuk dapat berkomunikasi. Untuk memudahkan komunikasi dan alasan keamanan, diperlukan suatu API (Aplication Programming Interface) yang berfungsi sebagai duta besar sistem pembayaran yang ditanam di dalam aplikasi yang digunakan oleh pengguna anggaran. Model komunikasi demikian telah jamak dilakukan di dunia informasi modern.

Dengan pembangunan sistem secara massif pada institusi-institusi pemerintah, sistem pembayaran dapat berfungsi sebagai supporting system sesuai khittahnya. Dengan integrasi tersebut, e-government Indonesia tidak hanya dapat tumbuh cepat namun memberikan multiple effect yang luar biasa untuk kesejahteraan Indonesia. Semuanya berawal dari otomasi pembayaran.

Referensi:
United Nations Department of Economics and Social Affairs. United Nations e-Government Survey 2014: E-Government for The Future We Want. 2014.

Disclaimer:
Tulisan ini merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi