Masyarakat mungkin tidak akan bersentuhan langsung dengan Ditjen Perbendaharaan, KPPN, atau kawan-kawannya. Hanya stakeholder bernama Satuan Kerja atau Satker yang memiliki sumber dana pembiayaan dari APBN yang akan selalu bertemu dengan petugas KPPN. Mereka berkepentingan dalam mencairkan dana belanja gaji pegawainya, dana operasional kantornya, maupun dana belanja modal maupun barang untuk pembangunan dalam rangka penyelenggaraan tupoksi kantor masing-masing.
Misalnya, Kementerian Kesehatan sedang mengadakan program Internship dokter yang dibiayai dengan dana APBN. Alhasil Satker Kemenkes akan melakukan pencairan dana untuk pembiayaannya. Dengan adanya tambahan tenaga dokter internship, fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat pelayanannya. Termasuk perbaikan jalan atau pembangunan jembatan oleh Satker yang bergerak di bidang itu, observasi Tim SAR ke daerah evakuasi bencana oleh Badan SAR Nasional, mereka memerlukan dana APBN yang dicairkan lewat KPPN. Pada akhirnya tentu saja tetap masyarakat sendiri nanti yang akan menikmati hasil dari APBN.
Sungguh tidak bijaksana bukan jika dana APBN yang begitu vital perannya untuk pembangunan bangsa ini dihabiskan secara percuma. Untuk itulah Ditjen Perbendaharaan, melalui KPPN, berperan besar dalam mengawasi manajemen pengeluarannya sehingga dana benar-benar disalurkan tepat sasaran.
Jika seorang Nabi sebesar Yusuf saja dengan mantap memilih perbendaharaan negara sebagai posisinya mengabdi kepada negeri, masihkah kita tidak mengenal peran Ditjen Perbendaharaan dalam pembangunan bangsa kita?
Dan seandainya Bapak Presiden Republik Indonesia berkata, “Pilihlah sebuah pekerjaan yang kamu sukai di antara sekian banyak lapangan pekerjaan di negeri ini, maka akan aku berikan satu pekerjaan itu untukmu.” Maka jangan ragu untuk memilih Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pemerintahan favorit dalam membangun bangsa.
Disclaimer:
Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi