Oleh: Hotmanuel S.T
“Tiada kata terindah selain ucapan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menyertai pembentukan pribadi dan jalan hidup dalam menggapai cita-cita.”. Ungkapan inilah yang terucap dari setiap lulusan Program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara khususnya Spesialisasi Kebendaharaan Negara. yang sampai sekarang berkarya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.
Di usia yang sangat muda (mungkin termuda 19 Tahun) sudah mempunyai penghasilan tetap, bisa membantu biaya perkuliahan anggota keluarga, bisa punya barang yang dibeli sendiri, menaikkan harkat dan martabat keluarga dan tercatat sebagai salah satu treasuryer.
Hal-hal ini penulis catat sebagai pembangunan dasar pribadi dan keluarga untuk negeri oleh Treasury
Mutasi pun terjadi ke kantor vertikal di seluruh Indonesia (ini hal biasa dan disebut tradisi). Dengan dibekali Pendidikan dan Pelatihan tentang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara secara terus menerus, treasuryer menjadi tulang punggung pada Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) yang sekarang berjumlah 181 kantor
KPPN merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara garis besar fungsinya sebagai penyalur dan penatausahaan belanja APBN di Daerah yaitu gaji pegawai, belanja modal pembangunan yang berasal dari APBN serta penatausahaan penerimaan Negara baik pajak maupun non pajak. Menariknya berbagai prestasi KPPN di daerah mungkin belum pernah dituliskan hanya dapat dirasakan adalah:
- Gedung yang bagus dan nyaman serta Pegawai KPPN itu usia muda dianggap lebih pintar, lebih cekatan, kredibel baik dalam pengelolaan keuangan maupun Teknologi Informasi dan berbagai bidang ilmu yang lainnya. Ini sangat dirasakan perbedaannya dengan yang dimiliki Pemerintah Daerah
- KPPN merupakan pendobrak buta teknologi di daerah terbukti karena berurusan di KPPN harus menggunakan peralatan Laptop (PC) dan network yang harus terinstal berbagai Aplikasi Keuangan dan Perbendaharaan Negara. Sebagai contoh kecil hanya bendahara pengeluaran MIN, MTsN, MAN di daerah itu yang mengerti penggunaan Laptop (PC), yang lain masih mesin ketik manual.
Hal-hal tersebut diatas penulis catat sebagai pembangunan daerah oleh Treasury
Ditjen Perbendaharaan mempunyai visi menjadi pengelola perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat dunia, Untuk itu Kantor Pusat DJPBN terus mengembangkan tranformasi SDM, Organisasi dan Teknologi Informasi. SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) adalah langkah pertamanya. Dengan SPAN, seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan menjadi motor Kantor Pemerintah yang modern, dimana layanan penerimaan dan pengeluaran dari dana APBN bisa dilakukan/didapat secara real time dan real user sesuai SOP SPAN. Menariknya beberapa prestasi yang telah dicapai saat ini:
- Berdasarkan hasil Survei Strategy Focused Organization (SFO) Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan menempati nilai tertinggi di antara unit eselon I Kementerian Keuangan, yaitu sebesar 4.89 (skala indeks 1 s.d 6) atau pada level ”We are best practice at this”
- Penilaian dari luar :
ISO 9001:2008 dari British Standards Institution (BSI) buat KPPN Malang, KPPN Wates, KPPN Semarang II dan KPPN Makasar II.
Hal-hal tersebut diatas penulis catat sebagai pembangunan nasional oleh Treasury.
Pembangunan negeri memang kompleks dan bertahap untuk menuju Kesempurnaan. Sayangnya negeri ini belum mempunyai pejabat fungsional Bendahara Pengeluaran Padahal ditangannya uang Negara diserahkan. Pembayaran sampai dengan Rp50.000.000,- itu lewat Bendahara Pengeluaran. Bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang dikelolanya, dan bertanggungjawab langsung kepada Kuasa BUN. Sepertinya ini dilupakan atau dibiarkan? UU no 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No 1 Tahun 2014 tentang perbendaharaan Negara sudah mengamanatkannya bukan?
