Oleh: Deady Rizky Yunanto, pelaksana pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
[caption caption="Ilustrasi Kelapa Sawit"][/caption]
Namanya Abdul Ghoni. Perawakannya kurus dan tidak terlalu tinggi. Namanya mengandung arti yang sangat indah. Hamba Yang Maha Kaya. Mungkin, dulu orangtuanya berharap Abdul Ghoni kelak akan menjadi seseorang yang berkecukupan, tak kurang suatu apapun.
Hal itu terbukti puluhan tahun kemudian. Di pelosok Kecamatan Tenggulun di Kabupaten Aceh Tamiang, Abdul Ghoni memiliki kebun kelapa sawit yang sangat luas. Dari hasil perkebunannya itu saja, ia mampu membangun dua rumah dan bisa berangkat haji ke Tanah Suci.
Namun itu dulu. Sekarang dia menjerit karena kelapa sawit bukan lagi primadona di dunia. Harganya turun terus katanya. Padahal, kelapa sawit merupakan tumbuhan industri yang sangat penting. Ia dibutuhkan di industri penghasil minyak masak, minyak alkohol, lilin, sabun, bahkan menjadi bahan bakar (biodiesel). Bahkan, sisa pengolahannya juga masih bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos dan campuran pakan ternak.
Indonesia memang menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan 86% supply dipasok oleh Indonesia dan Malaysia. Faktanya adalah dengan banyaknya pembukaan lahan kelapa sawit, terjadi pertumbuhan produksi sekitar 11 persen setiap tahunnya. Namun, peningkatan ini tidak diikuti dengan harganya yang terus mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2014.
Pemerintah tidak bisa membiarkan ini terjadi. Di tahun 2015 ini, dibentuklah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuan pembentukannya jelas, untuk menata dana cadangan yang bisa digunakan ketika terjadi fluktuasi harga sawit. Agar BPDPKS dapat mengoperasikan keuangannya dengan lebih leluasa, digunakanlah skema Badan Layanan Umum (BLU). Dengan menjadi BLU, BPDPKS menjadi lebih fleksibel dan tidak hanya bergantung pada APBN sebagai sumber pendanaan. Selain itu, BPDPKS memang rasanya sudah berjodoh dengan BLU karena ia akan mengendalikan dana “khusus” dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.
Nantinya BPDPKS akan bergabung dengan ratusan BLU yang tersebar di seluruh Indonesia, mayoritasnya berupa universitas dan rumah sakit. BLU memang unik. Untuk pengelolaan keuangannya saja ia harus diatur dalam suatu Peraturan Presiden tersendiri, Perpres 23 tahun 2005. Saking uniknya, perlu dibuat regulator khusus di bawah Ditjen Perbendaharaan, yaitu Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPKBLU).
Direktorat PPKBLU sendiri berperan sebagai “orangtua” yang siap membimbing dan mengevaluasi sebuah satker yang ingin berganti status menjadi BLU. Setelah menjadi BLU, satker ini akan terus diawasi dan dibina. Tentunya di bidang pengelolaan keuangannya saja. Direktorat PPKBLU menjadi penting karena sebelum suatu satker berganti baju BLU, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi: syarat substantif, teknis, dan administratif. Proses setelahnya juga tak kalah rumit setelah BLU dapat langsung memanfaatkan pendapatannya untuk membiayai belanjanya. Semuanya harus berjalan sesuai koridor Perpres 23 tahun 2005 dan turunannya. Ke semua hal tersebut dimonitor prosesnya oleh Direktorat PPKBLU.
Dengan menjadi BLU, BPDPKS diharapkan dapat mengembangkan industri kelapa sawit dan produk turunannya di Indonesia. Dalam pandangan Abdul Ghoni, tentu saja ia berharap BPDPKS dapat meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan pekebun kelapa sawit di Indonesia, agar harga kelapa sawit dapat tumbuh lagi…
Disclaimer:
Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi.
