Kisah Anak Magang Perbendaharaan

Oleh: Marfian Rizky Ersanta, Pegawai On the Job Training di KPPN Surabaya II

 [caption caption="OJT Ditjen Perbendaharaan"][/caption]

"Masnya kerja dimana?" Tanya seorang Bapak di angkot, menuju Stasiun Gubeng.

"Di Ditjen Perbendaharaan" bapak itu hanya berkerenyit.

"Kementerian Keuangan pak." Imbuh saya.

"ooh, Pajak ya mas" Saut bapaknya sambil manggut-manggut.

Saya tersenyum.

"Ya, temannya lah pak. Kalau Pajak kan yang cari duit, kalau kami yang ngeluarin duitnya, nyalurin APBN" Saya beri penjelasan dan bapak tersebut manggut-manggut lagi.

Pertanyaan dan anggapan tersebut sering menghiasi obrolan saya dengan orang-orang asing, teman, tetangga, juga keluarga saya. Saya maklum bila orang-orang kurang mengenal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN / DJPB). Bahkan saya yang tiga tahun di sekolah kedinasan Kemenkeu, STAN, baru mengenal dan paham tugas fungsi DJPB setelah lulus, menjelang memilih instansi penempatan.

Saat memilih instansi penempatan, yang menjadi favorit tentu adalah Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Namun saat itu saya kurang berminat dengan dua instansi yang sudah kondang tersebut. Tapi bukan berarti saya memilih DJPB. Saat itu saya memilih instansi yang hanya ada di Jakarta, alias tidak memiliki kantor vertikal di pelosok-pelosok Bumi Pertiwi. Tuhan berkata lain, maka jadilah DJPB instansi yang dipilihkan takdir untuk saya.

Saat itu memang teman-teman saya banyak yang menghindari instansi DJPB. Mungkin karena stereotype-nya yang penempatan pelosok-pelosok dan juga kalah "famous" bila dibanding instansi lain. Insting pembelaan saya pun muncul. Saya cari tahu apa itu Ditjen PBN atau DJPB dan berkah Tuhan yang seperti apa yang saya terima. Sampai saya menemukan sebuah lelucon arti singkatan DJPB yang menarik.

DJPB:

• Direktorat Jenderal Paling Barokah
• Direktorat Jenderal Paling Bersih
• Direktorat Jenderal Penuh Beasiswa
• Direktorat Jenderal Pencarian Bakat
• Direktorat Jenderal Pelosok Banget

Arti singkatan itu pun bukan lelucon biasa. Bila dikatakan paling bersih dan barokah, hal itu bisa dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh KPK. Peluang KKN juga sudah hilang semenjak reformasi dan penggunaan teknologi informasi yang akuntabel. Beasiswa serta pengembangan bakat pegawai juga mendapat perhatian serius. Dibuktikan dengan banyaknya tawaran beasiswa dari dalam hingga luar negeri serta promosi pegawai bagi yang memiliki keahlian-keahlian khusus. Soal penempatan pelosok, saya ambil positifnya, yaitu akan dikagumi rakyat Indonesia karena mau menjadi ujung tombak penyaluran keuangan negara hingga perbatasan-perbatasan Indonesia. Toh disana nanti juga akan ada rekan seperjuangan dari DJP dan DJBC.

Akhir tahun 2014 saya berinteraksi dengan keluarga besar perbendaharaan. Diawali dengan program 'Overview Class' bagi pegawai baru. Mungkin instansi ini sadar, banyak orang seperti saya yang tidak mengenal apa itu Ditjen PBN. Secara ekstrimnya kegiatan overview class ini sebagai brainwash bagi kami untuk menjadi insan perbendaharaan. Disini saya mendengar Visi Besar Ditjen PBN, yaitu:

"To be a World-class State Treasury Manager"

Agak wow memang didengarnya. Tapi visi ini tidak hanya sekedar bualan. Blueprint untuk mencapainya sudah berjalan dengan progres yang luar biasa cepat. Salah satu standar menjadi pengelola keuangan negara yang handal adalah memilki sistem keuangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Prasyarat tersebut dipenuhi DJPB dengan kehadiran SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Sistem ini tidak hanya membuat proses pencairan dana yang dulunya berhari-hari menjadi hanya beberapa jam, tetapi juga memberi manfaat besar lain seperti mencegah korupsi, monitoring yang lebih real time, juga tentu semakin ramah lingkungan karena paperless. Masih ada lagi produk-produk DJPB untuk menjadi berkelas dunia, seperti SAKTI, MPN-G2, Treasury Dealing Room, dll. Mengenai SPAN, SAKTI, TDR, MPN-G2 dan pernak-pernik DJPB lainnya akan saya ceritakan di lain kesempatan.

Kembali ke kisah anak magang. Program selanjutnya adalah On the Job Training (OJT). OJT ini merupakan terjun ke tempat kerja untuk memahami proses kerja dan bisnis di lingkungan DJPB. Mulai dari direktorat-direktorat di kantor pusat hingga instansi vertikal Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

OJT pertama saya di KPPN Jakarta V. Momen salah paham tentang DJPB pun terulang lagi. Kali ini sedikit konyol. Karena belum tahu mode transportasi untuk menuju KPPN Jakarta V di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan, maka saya naik ojek dari stasiun Pasar Minggu Baru untuk menuju kantor.

"Pak ke KPPN ya." Request saya ke abang-abang ojek. Abang ojek itu bertanya ke kawan-kawannya. Alhamdulillah kawannya memberi arahan. Karena agak khawatir, saya nyalakan GPS di handphone. Rute yang dilewati sedikit berbeda. Kemudian sampailah di suatu tempat.

"Itu ya mas kantornya? Tinggal puter balik ini." Tunjuk abangnya.

"Wah pak, itu KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pasar Minggu, bukan KPPN." Ternyata mampir di tetangga sebelah. Sungguh sesuatu. Mulai saat itu saya berkomitmen untuk menyebarluaskan citra baik DJPB dan memberitahukan prestasi-prestasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke masyarakat. 

 

Desclaimer:

Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi.