Akademisi Brawijaya Apresiasi Program Pemberian Bansos dari Pemerintah Jelang Ramadhan

Pemerintah memastikan akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa komoditas pangan seperti beras, telur, dan ayam selama tiga bulan.

Bansos ini perlu diberikan guna menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Dan saat ini regulasinya tengah disusun oleh pemerintah.

"Pemerintah kemarin telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama tiga bulan, demikian juga bantuan telur dan ayam," ucap Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (5/3).

Menanggapi hal tersebut, Akademisi dari Universitas Brawijaya, Iqbal Fajar Dwiranda menilai kebijakan tersebut ideal untuk dilakukan, karena meningkatnya permintaan dan konsumsi masyarakat akan mempengaruhi ketersediaan barang yang ada.

Maka untuk mengantisipasinya, pemerintah telah melakukan penanganan yang tidak hanya bersifat temporal yaitu melakukan pendataan dan survei kelompok masyarakat bakal penerima bantuan sosial.

"Upaya pengendalian inflasi pangan jelang Ramadhan 2023 sangat bijaksana dan sangat ideal untuk masyarakat, mungkin hanya butuh penambahan-penambahan yang sifatnya teknis saja seperti pengendalian distribusi," kata Iqbal saat diwawancara, Selasa (7/3).

Upaya tersebut tentunya mampu memberikan pengaruh besar dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan yang mungkin terjadi jelang Ramadhan 2023, spesifiknya pada masyarakat secara umum selaku konsumen.

Proses pendistribusiannya menjadi hal yang penting karena dapat dijadikan sebuah tolak ukur untuk menilai keberhasilan dari kebijakan tersebut.

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menko Perekonomian untuk menyeimbangkan harga cukup berdampak ketika momentum Ramadhan dan perlu diperkuat sejak awal terkait pendistribusiannya," tambahnya.

Bahkan, Iqbal menyebutkan bahwa upaya tersebut tepat dilakukan karena dinilai mampu menguntungkan masyarakat selaku konsumen, namun diperlukan juga pengawasan serta koordinasi dari beberapa sektor agar tidak terjadi adanya penyelewengan dan penimbunan bahan pangan utama.

"Sebagai masyarakat Indonesia, umumnya menginginkan harga pangan yang tetap stabil dan tidak terganggu oleh momentum apapun" ujarnya.

Iqbal juga mengatakan kebijakan yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dapat memberikan dampak positif terkait pencalonan sebagai presiden dari Partai Golkar Apalagi jika distribusi bansos yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

"Kebijakan tersebut selain meningkatkan elektabilitas, juga sebagai capres yang komit dan konsen ke dalam yang mendukung agenda atau program kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

(Dinda Azzahra Putri, Universitas Brawijaya, 2020)