Sungguh tepat isi pernyataan dan momentum SBY tentang netralitas TNI dan Polri. Dalam pernyataannya, SBY sangat tegas menekankan tentang netralitas TNI-Polri. Walaupun, semua orang juga sudah tahu bahwa aturan yang berlaku sejak TNI-Polri melepas diri dari dwi fungsi adalah harus netral. Sejak masa reformasi, TNI-Polri harus netral. Tapi, Presiden SBY tetap perlu menyampaikan secara khusus tentang pentingnya netralitas TNI-Polri.
Menurut saya, SBY sudah tahu bahwa hal menyangkut netralitas TNI-Polri tetap akan menjadi salah satu pokok bahasan publik menjelang pemilu presiden. Apalagi salah satu calon presiden yang bersaing berasal dari kalangan militer. SBY mengingatkan TNI-Polri agar tetap netral, menjadi pesan kepada semua pihak. Bukan hanya kepada kalangan internal TNI-Polri saja, melainkan kepada para calpres, tim kampanyenya dan seluruh masyarakat Indonesia. SBY seakan mengingatkan bahwa TNI-Polri sudah punya komitmen sejak era reformasi, bahwa mereka tidak akan berpolitik praktis.
“Era politik praktis buat TNI-Polri sudah berakhir,” demikian pernyataan tegas SBY. Dan memang sejak awal masa era reformasi, SBY adalah salah satu jenderal yang mendukung dan mengawal proses TNI-Polri meninggalkan dwi fungsi. Kini sebagai presiden, SBY punya tanggung jawab moral yang lebih tinggi lagi untuk memastikan bahwa letak dasar TNI-Polri yang reformis harus terjaga. Di banding sejumlah pihak yang lain, boleh dikatakan, TNI-Polrilah yang termasuk paling konsisten menjaga nilai reformasi. Dan itu sudah terbukti pada Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
Ketika kemudian muncul kasus-kasus menyangkut tidak netralnya TNI-Polri seperti yang sekarang terjadi – kasus babinsa – maka SBY sudah boleh lega, karena dia sudah sejak awal mewanti-wanti dan mengingatkan tentang netralitas TNI-Polri. Para petinggi TNI-Polri juga bisa lebih membusungkan dada dan dengan tegas mengatakan bahwa secara institusi mereka netral. Kalau pun ada yang tidak sesuai garis netralitas, hal itu hanyalah oknum dan institusi akan bertindak tegas terhadap oknum tersebut, jika memang benar terlibat politik praktis.
Sekali lagi, SBY sangat tepat secara isi pernyataan dan waktu penyampaiannya, menjelang dimulainya kampanye presiden beberapa hari lalu. Bayangkan, jika SBY belum memberikan pengarahan tentang hal itu dan keburu muncul kasus ketidaknetralan oknum TNI, seperti apa komentar para lawan politik dan para pengamat. Salut.
Netralitas TNI-Polri memang harga mati dalam sebuah negara demokratis. Contoh nyata betapa berbahayanya jika TNI-Polri tidak netral terjadi di Thailand, negara tetangga kita. Di sana, polisi dan tentara ikut campur dalam urusan politik praktis dan memberikan dukungan atau sebaliknya kepada tokoh tertentu. Akibatnya, politik di Thailand seringkali tidak stabil, bahkan diwarnai dengan kudeta militer, sekadar untuk kembali meluruskan arah masa depan Thailand versi mereka sendiri. Beruntunglah kita yang hidup di Indonesia.
