Mohon tunggu...
Ali Eff Laman
Ali Eff Laman Mohon Tunggu... Administrasi - Penulis Lepas Bebas

Orang biasa yang dikelilingi orang luar biasa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Dari Sejuta Rumah Sampai DP Nol Rupiah (Eps 4)

13 Juli 2022   12:08 Diperbarui: 13 Juli 2022   16:33 202
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Penyediaan hunian melalui program skema FLPP kementerian PUPR juga turut menyentuh wilayah Jakarta meskipun dari sisi jumlah sangat belum cukup untuk pemenuhan kebutuhan akan hunian ataupun menurunkan angka backlog, terlebih lagi dengan variasi tingkat ekonomi, sosial budaya di Jakarta yang menjadi tantangan tersendiri dalam penetapan sasaran program penyediaan perumahan. Artinya di Jakarta memerlukan program spesifik untuk menjawab persoalan backlognya sendiri.

Hal yang menjadi persoalan utama dalam upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk menyediakan hunian adalah keterbatasan lahan dan mahalnya harga lahan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah saja yang mengalami kesulitan memperoleh hunian, namun juga para pekerja dan kelas menengah. 

Dari sisi kepentingan kewilayahan, pasar hunian yang tidak terjangkau bagi mayoritas pekerja dengan penghasilan tergolong rendah membuat mereka semakin tersingkir dengan mencari hunian di pinggiran Jakarta. Mereka menempuh waktu yang lebih lama dalam perjalanan, menambah kemacetan dan menambah beban biaya transportasi. 

Pemerintah atau perusahaan swasta di Jakarta membayar gaji pekerja tapi orang-orang ini spending pajaknya di luar Jakarta. Jadi kalau mau dikembalikan ekonominya lebih cepat, segmen ini adalah angkatan produktif oleh karena itu jangan tersingkir ke pinggir Jakarta, mereka harus dikembalikan. Makanya segmentasi itu harus difasilitasi agar dapat memiliki hunian ditengah kota yang  efeknya  tentu juga akan berujung pada  pembangunan Jakarta. 

Di sisi lain, pasar hunian yang tersedia hanya dapat dijangkau orang dengan penghasilan tinggi, atau para investor yang mendapatkan keuntungan dari semakin naiknya harga tanah dan bangunan di Jakarta. Dalam menyelesaikan persoalan ini, diperlukan peran  dari Pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang investasi rumah susun maupun ketataruangan, penguatan manajemen pengelolaan aset dalam konteks pemetaan aset tanah daerah dan lahan-lahan potensial secara optimal .

Hal lain yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah permukiman kumuh, permukiman liar yang mayoritas dihuni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Juga area permukiman di wilayah DKI Jakarta masih ada yang belum tertata sepenuhnya, sehingga perlu ditekankan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota melalui prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk penataan kampung, perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali.

Beberapa Alternatif Bantuan Perumahan bagi MBR

Berdasarkan  Undang Undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  yang  selanjutnya  disingkat  MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat  dukungan  pemerintah  untuk  memperoleh  rumah.  Pasal  126  UU  Nomor  11  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memberikan  kemudahan  dan  atau  bantuan  pembiayaan  untuk  pembangunan  dan  perolehan  rumah  umum  dan  rumah  swadaya bagi MBR.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa ada dua poin penting, pertama keterbatasan daya beli dan kedua adalah dukungan, kemudahan atau bantuan dari pemerintah. Menurut para ahli ekonomi ada setidaknya ada dua  faktor yang paling mempengaruhi daya beli masyarakat terutama di Jakarta :

Pertama adalah harga. Harga barang dan jasa adalah salah satu faktor penentu daya beli masyarakat yang sangat penting. Saat harga naik, maka kemampuan daya beli masyarakat akan cenderung menurun. Sebaliknya, saat harga turun maka kemampuan daya beli masyarakat meningkat. Dari sisi ini jelas bahwa Jakarta memiliki persoalan tersendiri soal harga hunian. Harga hunian di jakarta  cenderung lebih tinggi dari wilayah lainnya.

Kedua adalah pendapatan. Bagi individu, pendapatan riil menjadi penentu pada daya beli mereka. Yang dimaksud pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang telah disesuaikan dengan perubahan harga. Jika pendapatan riil meningkat, maka seseorang dapat membeli barang atau jasa lebih banyak dibandingkan sebelumnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun