Dari Sejuta Rumah sampai DP Nol Rupiah
Episode 4
Mandatory Spending bagi Program Perumahan.
Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai pemenuhan hunian sebagai kebutuhan dasar. Termasuk bagaimana para ahli perumahan berupaya memberikan argumen kepada pemerintah tentang pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi terlaksananya berbagai program perumahan dan kawasan permukiman. Â
Pemerintah setiap tahun selalu menganggarkan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu. Alokasi belanja ini dikenal dengan mandatory spending, yaitu belanja atau pengeluaran negara yang besar nya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU). Berdasarkan jenis alokasi ada lima alokasi yang menjadi perhatian pemerintah, dari lima alokasi tersebut hanya program kesehatan dan pendidikan yang wajib mendapat mandatnya disebutkan secara spesifik, lainnya mendapat mandat umum.
Program-program kesehatan dipandang penting untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya sebagai modal dasar pembangunan berupa terciptanya Sumber Daya manusia yang sehat. Demikian juga program pendidikan diharapkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan sehingga pada akhirnya melahirkan generasi terpelajar dengan kualitas yang memadai.Â
Jika dua tujuan tersebut menjadi dasar diberikannya mandat anggaran yang besar dan dipandang lebih prioritas maka secara nyata program perumahan sesungguhnya sangat berpengaruh untuk mencapai upaya tersebut. Baik peningkatan derajat kesehatan maupun upaya meningkatkan pengetahuan bahkan lebih dari itu lingkungan permukiman dapat mempengaruhi kualitas perilaku serta watak manusia sebagai modal dasar pembangunan.
Seperti dikutip dari Ali Eff laman dalam tulisannya "Rumah Sehat atau Rumah Sakit" (Kompasiana, Juli 2022) Â : "Dengan kata lain, faktor lingkungan yang dalam hal ini lingkungan sekitar manusia, Â seperti lingkungan pemukiman dan sanitasi rumah harus baik, serta faktor perilaku yang dalam hal ini juga terbentuk dari pendidikan dan pembinaan keluarga dalam rumah dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebesar 70%." (Lingkungan dan perilaku, HL Blum).
Namun dapat dimaklumi dengan keterbatasan anggaran terutama sejak terjadinya pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, dimana satu sisi diperlukan penganggaran kesehatan segera (pengobatan) yang semakin besar, disisi lain perlu mulai memikirkan kebijakan jangka panjang dalam penyediaan anggaran pemenuhan lingkungan dan perilaku sehat berupa penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak sebagai upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan.
Beberapa Upaya Penurunan BacklogÂ
Program Nasional Sejuta Rumah sebagai salah satu jawaban dari penyelesaian backlog perumahan yang sekaligus menunjukan keberpihakan anggaran pada sektor perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran program pembangunan perumahan pada 2021 sebesar Rp 8,093 triliun dengan prioritas Program Sejuta Rumah. Program ini telah, sedang dan terus dijalankan oleh pemerintah pusat termasuk penyediaan di wilayah DKI Jakarta melalui Perum Perumnas.Â