Mohon tunggu...
Mudy
Mudy Mohon Tunggu... -

Rakyat kecil tinggal di Jakarta, pensiunan swasta, Pancasilais, republiken, ultra-nasionalis. Anti NeoLib-ASEAN-C, anti religio-fascist, anti rezim-status-quo-koruptor. https://mudy45.wordpress.com

Selanjutnya

Tutup

Politik

Mengenang Titik Nadir TNI 2012: Panca Paria TNI

13 Oktober 2014   06:07 Diperbarui: 9 Mei 2016   17:33 1231
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
USS Carl Vinson, sumber: Wikipedia.org

Terlepas dari semua itu, praktis saat ini komponen cadangan TNI hanyalah Menwa, dan hal ini merupakan salah satu kelemahan mendasar TNI yang harus kita kenang sebagai Panca Paria TNI nomor 4.

E. Tidak memiliki sumber daya untuk meningkatkan kapabilitas

Kelemahan 1 - 4 dari Panca Paria TNI telah menunjukkan betapa lemahnya kapabilitas TNI. Kelemahan kelima TNI per 2012 adalah tidak memiliki sumberdaya untuk meningkatkan kapabilitasnya yang sangat terbatas itu.

Dwifungsi ABRI Masa Silam

Dibandingkan dengan masa orde baru, TNI memiliki kemampuan besar untuk meningkatkan kapabilitasnya. Peningkatan kapabilitas ini dapat dilakukan melalui adanya bisnis TNI yang dapat diberi mandat melakukan pekerjaan TNI, atau dimintai sumber daya untuk mendukung TNI. Hal serupa dapat dilakukan dengan adanya penempatan militer aktif di swasta dan BUMN. Demikian pula dengan banyaknya pejabat publik yang merupakan militer aktif yang dapat mengerahkan sumber daya pemda atau kementrian untuk meningkatkan kapabilitas TNI.

Kekuatan sospol TNI juga memiliki kapabilitas mengerahkan komponen cadangan yang terdiri atas ormas kepemudaan binaan TNI. Disamping itu kekuatan sospol TNI juga memiliki pengaruh kuat di pemerintahan sehingga dapat mencegah adanya pejabat-pejabat yang membahayakan pertahanan nasional. Kekuatan sospol TNI juga dapat mendesak DPR RI atau Pemerintah untuk membuat kebijakan atau menurunkan anggaran sesuai dengan kebutuhan TNI.

Kondisi Masa Kini

Pada era reformasi tidak ada lagi bisnis TNI, tidak ada karya (pejabat swasta/BUMN) TNI, dan pejabat publik TNI. Juga sudah tidak ada kekuatan sospol TNI.

Dengan tidak adanya sumber daya tersebut, TNI hanya bisa diam menunggu Pemerintah dan DPR RI sementara kapabilitas TNI sudah begitu lemah.

Contoh Kasus Timor Timor

Satu contoh paling vital adalah 2 kasus dimana TNI sama sekali tidak memiliki kapabilitas untuk bertempur membela wilayah teritorial NKRI disebabkan oleh Pejabat Sipil dan DPR RI yang tidak bertanggung-jawab. Kasus Provinsi Timor-timor dan Pulau Sipadan-Ligiatan adalah contoh kasus nyata yang membutuhkan pembahasan mendalam: bagaimana TNI dapat meningkatkan kapabilitas-nya agar mampu mempertahankan setiap jengkal tanah air.

Disini timbul pertanyaan: bagaimana caranya agar TNI dapat bertempur membela setiap jengkal tanah NKRI ? (belum pertanyaan bagaimana untuk memenangkan pertempuran). Karena pada kedua kasus tersebut TNI sama sekali tidak bisa bertempur.

Contoh Kasus Pelecehan Bawean

Contoh ekstrim lain adalah insiden Bawean, dimana 2 F-16 dilecehkan oleh Carrier Battle Group US yang melintas keluar jauh dari ALKI dengan misi mempermalukan Pemerintah Indonesia yang dinilai US tidak membuat ALKI dengan memadai.

[caption id="" align="aligncenter" width="480" caption="ALKI, sumber: jurnalmaritim.com"][/caption]

Pada kasus ini, sesuai UNCLOS, Indonesia membuat Alur Laut Kepulauan Indonesia(ALKI), dimana kapal-kapal asing boleh melintas di jalur yang sudah ditentukan seperti jalan raya ditengah kepulauan Indonesia. Entah karena sakit apa, Pemerintah Indonesia yang tidak kapabel membuat ALKI hanya 3 jalur utara - selatan, tidak ada jalur ALKI di arah timur - barat. Padahal jalur timur - barat juga merupakan jalur internasional sejak dulu. Hal ini sebenarnya tidak masuk akal karena sama dengan mematikan jalur laut yang dulu membesarkan Surabaya dan Makassar sebagai pelabuhan laut internasional.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun