Doktrin trimatra juga menghancurkan pola akuisisi alutsista TNI, dengan pengadaan yang berfokus pada trimatara, bukan pada kekuatan komando gabungan yang efektif, terintegrasi, dan efisien.
- Buku Putih Pertahanan 2008 (Menunjukkan sponsor ASEAN-C)
Buku Putih Pertahanan memandatkan terwujudnya TNI yang lemah, yang tidak memiliki kapabilitas tempur moderen. Pada dokumen ini juga terlihat ASEAN-C sebagai sponsor pelemahan TNI yang berulang kali disebutkan menggantikan Wawasan Nusantara, NKRI, dan Kedaulatan Bangsa.
- PP 41/2010 MEF (Doktrin Postur Inferior TNI)
MEF adalah suatu postur minimal dan esensial, dua istilah yang menggambarkan inferioritas TNI yang hendak dicapai. Secara lugas ditegaskan bahwa pengadaan alutsista dan persiapan postur TNI dilakukan untuk menghadapi ancaman aktual, dimana saat ini ancaman militer aktual dinilai tidak ada, dengan doktrin seribu kawan, tanpa lawan.
Dengan konsep ini, pada saat potensi ancama berubah menjadi ancaman aktual, TNI baru bisa mempersiapkan diri. Hal ini persis terjadi berulang kali, dimana TNI tidak mampu menghadapi ancaman yang sudah diperkirakan sebelumnya, baik ALKI, di Natuna, di Somalia, di NTT, di Timor Leste, dan lain sebagainya.
C. Alternatif Solusi Memecahkan Akar Masalah
Lalu bagaimana cara memecahkan permasalahan ini ?
Bagaimana menyelesaikan akar masalah agar kapabilitas TNI dapat kembali ?
Untuk memecah permasalahan tidak mungkin dilakukan oleh TNI seorang diri, mengingat TNI masa kini tidak lagi memilik akses politik.
Idealnya dilakukan oleh partai politik, namun di saat ini tidak ada parpol yang memiliki kepedulian dengan masalah ini. Semua parpol merupakan parpol korup yang berorientasi pada kekuasaan, bahkan sekelompok parpol memiliki maksud untuk merampok hak pilih dari tangan rakyat. Parpol juga merupakan bagian dari DPR yang selama ini tidak memiliki kemauan politik memadai dalam mewujudkan kapabilitas TNI. Kurangnya daya tarik parpol atas kapabilitas TNI antara lain diperkirakan karena sulitnya parpol memperoleh jatah korupsi dari pengadaan TNI. Bagi parpol, isu TNI hanyala salah satu bagian kecil dari kampanye politik untuk merebut kekuasaan, dan setelah berkuasa mereka membagi-bagi APBN dan APBD.
Tentu ada satu dua politisi di DPR dan di pejabat pemerintahan, yang darah-nya merah putih, namun mereka terbukti tidak dapat berbuat banyak selama 10 tahun ini. Bagaimana agar mereka dapat bersuara dengan lantang, dan didengar ? Dan agar mereka dapat memahami kebutuhan pertahanan nasional, bukan dari politisi, namun langsung dari TNI.
Karena itu tidak ada jalan lain selain mewujudkan kembali KEKUATAN SOSPOL TNI yang baru.
Yang dimaksud dengan Kekuatan Sospol TNI tentunya tidak sama seperti di masa lalu. Kekuatan Sospol TNI moderen di fokuskan untuk mewujudkan kapabilitas TNI, lebih tepatnya untuk memecahkan akar masalah yang menghadang TNI pada dimensi politik: Mentalitas, Kemauan Politik, dan Legalitas, dengan cara melibatkan komponen masyarakat, politisi yang berjiwa merah-putih, para pejabat negara yang bersih dan mencintai Indonesia sebagai komponen pendukung TNI.
