Kehancuran Hankamnas kita:
- Ancaman gagal ditangani oleh TNI seperti daftar diatas, yang bukan merupakan daftar lengkap.
- TNI tanpa kapabilitas perang moderen.
- Potensi ancaman membesar dan bertambah banyak karena kapabilitas TNI sangat rendah.
Jika sebelumnya pada tahun 1998 TNI sebagai militer terkuat di Asia Tenggara hanya perlu mempertimbangkan US dan PRC sebagai potensi ancaman, maka pada tahun 2015, sebagai militer urutan ke-4 di Asia Tenggara, TNI harus mempertimbangkan kapabilitas militer Vietnam, Singapore, dan Thailand sebagai potensi ancaman.
Menempati peringkat militer ke-4 di Asia Tenggara merupakan prestasi yang sangat memalukan bagi TNI sepanjang sejarah NKRI.
Kehancuran tersebut diakibatkan oleh kehancuran kapabilitas TNI, yang ditunjukkan oleh:
- Pengadaan alutsista tertunda sekitar 12 tahun, baru dimulai 2011.
- Akuisisi alutsista yang dilakukan tidak memadai.
- Terjadi berbagai kesalahan akuisisi alutsista, baik kesalahan ringan hingga kesalahan berat yang berdampak besar pada kapabilitas TNI.
- Biaya operasional dan kesejahteraan TNI tidak memadai. Banyak alutsista tidak dapat beroperasi optimal. 250ribu prajurit TNI tidak memiliki rumah, Angkatan Dhuafa.
- TNI tidak memiliki komponen cadangan.
Akar permasalan tentunya berasal dari peraturan perundang-undangan (LEGAL). Peraturan perundangan yang buruk ini dibentuk oleh kemauan politik yang buruk pula (KEMAUAN POLITIK). Asal dari kemauan politik yang buruk tersebut adalah mentalitas (MENTALITAS).
Jadi disini kita dapat mendaftarkan dan menjabarkan akar permasalahan:
1. Masalah Mentalitas
- Pengkhianatan, baik dari elit neolib ASEAN-C, maupun dari para Presiden/Menhan lebih mementingkan pencitraan daripada harga diri bangsa.
- Mental barrier, adanya mental inferioritas Indonesia, yang selalu berfikir inferior.
- Malas Belajar, dari para pejabat republik yang memiliki pengetahuan militer sangat rendah, namun tidak mau belajar.
2. Masalah Kemauan Politik
- Kemauan politik meliputi DPR (banggar dan komisi), yang seharusnya menunjukkan kemauan politik melalui mekanisme anggaran, memberikan anggaran yang cukup, dan tidak menghambat anggaran militer. Selama ini kemauan politik DPR terlihat negatif.
- Presiden dan Kabinet menunjukkan kemauan politik selain melalui anggaran, juga melalui kebijakan UU dan PP yang benar. Selama ini kemauan politik Presiden dan Kabinet terlihat negatif. Kasus ditutup-tutupi, sementara TNI dibiarkan tidak kapabel.
- Dephan dipimpin Menhan juga harus memiliki kebijakan yang benar. Selama 10 tahun ini kemauan politik Dephan dan Menhan juga negatif.
3. Masalah Legal
Produk yang dihasilkan menjadi negatif, dan merupakan penyebab utama kehancuran TNI:
- UU 3/2002 tentang Hanneg (Perencanaan Tanpa TNI)
UU ini memandatkan persiapan, perencanaan pertahanan negara dilakukan oleh politisi di Departemen Pertahanan dan Keamanan tanpa TNI. TNI dimandatkan untuk hanya melaksanakan rencana pengadaan, rencana pertahaan yang dibuat oleh Dephan yang kapabilitas militer-nya (dan kini ideologi-nya) dipertanyakan.
- UU 34/2004 tentang TNI (Doktrin Inferior Trimatra)
UU ini menegeskan doktrin trimatra TNI yang sangat inferior. TNI dipecah menjadi 3 gerombolan bersenjata diluar Brimob. Masing-masing berfikir untuk dirinya masing-masing. Hal ini sangat bertolak belakang dengan militer moderen yang mengandalkan konsep joint-command seperti halnya dulu ABRI atau APRI. Doktrin joint-command memungkinkan militer mempersiapkan diri dan mengamankan negara secara efisien. Sebaliknya, doktrin trimatra secara langsung mendorong inkapabilitas TNI.
