Ada dua pekerjaan besar sedang menunggu perhitungan yang sangat  matang dan cermat Presiden Jokowi sebelum diputuskan. Kedua peristiwa politik ini dampaknya akan sangat menentukan ke depan, karena  terkait dengan stabilitas politik dan ketenangan di masyarakat. Kegagalan dalam mengelola persoalan ini, dipastikan akan membuat program pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang sedang diupayakan oleh presiden akan sangat terganggu.
Jika politik relatif stabil, dan Presiden Jokowi  tidak diganggu oleh parlemen atau partai politik, dan juga  keputusannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka di tengah keterbatasan anggaran yang ada, ruang  bagi presiden akan lebih besar dan terbuka untuk berkreasi dan melakukan terobosan dalam mewujudkan program pemerintah.
Kedua pekerjaan tersebut adalah: Memutuskan pengganti Kapolri Badrodin Haiti yang akan segera pensiun Juli 2016. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan Ahok ikut bertarung di pilgub DKI 2017, entah lewat jalur independen atau lewat jalur parpol, sehingga usai masa jabatannya  Oktober 2017, Ahok dipastikan tetap memegang kendali atas ibu kota negara.  Jika sampai  hari H tidak ada kepastian Ahok melaju di jalur independen, maka dipastikan presiden Jokowi akan melakukan "intervensi", bagaimana  supaya Ahok mendapatkan kendaraan untuk digunakan di pilgub 2017.
Artikel ini hanya akan mengulas  pengganti kapolri, dan pertimbangan Presiden sebelum memutuskan sosok yang akan dipilihnya. Kemampuan presiden dalam hal menentukan sosok yang tepat tentu tidak perlu kita ragukan lagi, karena ia memiliki kejernihan hati dan ketenangan serta kematangan jiwa. Ia hanya  membutuhkan sedikit " kebebasan" dari apa yang ada sekarang, mempertimbangkan "jasa" pihak-pihak yang sudah mengusungnya di 2014.
Namun, itupun sebenarnya sudah mulai disadari oleh para pihak yang tadinya berharap akan mendapat "lebih banyak". Dari pihak Presiden Jokowi, tentu tidak mungkin juga bisa abai begitu saja. Ia harus bisa "bermain cantik", supaya segala sesuatu boleh berjalan di jalurnya, tanpa ada yang merasa tersakiti dan terabaikan.Â
Demikianlah sampai sekarang,  beliau bisa tetap fokus ke depan, karena memang tidak dibebani oleh masa lalu, dan juga hutang politik yang memaksanya harus mengiyakan semua kemauan kreditur dan partai- partai pengusungnya. Begitu juga  untuk  hajatan pilpres 2019, keberhasilannya pada periode saat ini sudah lebih dari cukup menjadi jaminan untuk kelanjutan beliau di periode berikut. Ia sebenarnya sudah tidak perlu lagi terlalu risau, sekalipun PDIP kelak berubah haluan. Dengan hasil munaslub partai Golkar baru-baru ini, kita bisa mengerti bahwa selalu ada jalan bagi mereka yang hati dan niatnya baik.
Salah satu dari tuntutan pihak pengusung beliau di pilpres 2014 yakni PDIP ialah, bagaimana supaya calon yang mereka inginkan yakni Komjen Budi Gunawan mendapatkan posisi kapolri. Seperti yang kita tahu bersama, di masanya Abraham Samad, Komjen BG gagal menjadi kapolri denga status tersangka yang disematkan oleh KPK kepadanya, justru di saat-saat yang paling menentukan untuk beliau bisa memimpin Korps Tribrata.Â
Walaupun kemudian di praperadilan penetapan status ini dibatalkan, namun keputusan Presiden Jokowi tetap tidak berubah. Meski sangat ditentang oleh PDIP dan beberapa partai lainnya, beliau tetap pada keputusannya dan mengalihkan posisi itu kepada Badrodin Haiti dengan menjadikannya kapolri. Juli 2016 Badrodin Haiti  akan segera pensiun dan bola yang sama kembali ke presiden. Akankah beliau menuruti keinginan PDIP supaya Komjen BG ditujuknya menjadi kapolri?
Jika Presiden menuruti kemauan PDIP  sebagaimana yang sudah  dicetuskan oleh Hasto Kristyanto Sekjen PDIP, tentu akan dinilai oleh masyarakat bahwa presiden lemah, karena tunduk kepada kemauan partai. Dengan demikian, beliau perlu mencari jalan tengah atau jalan damai, supaya tidak menimbulkan kegaduhan baru, karena taruhannya terlalu besar bila kepentingan salah satu pihak diabaikan.
Ada sembilan nama  penyandang bintang tiga yang dianggap memiliki peluang menjadi Kapolri yakni: Wakil Kapolri, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri (Kabaintelkam), Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol), Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional.
Namun terawangan penulis hanya ada tiga nama yang masuk radar Presiden Jokowi untuk menjabat kapolri. Tiga nama tersebut yakni: Wakapolri Komjen Pol. Budi Gunawan, Kepala BNPT Komjen Pol. Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Pol. Budi Waseso.
