Mohon tunggu...
bahrul ulum
bahrul ulum Mohon Tunggu... Freelancer - Kompasianer Brebes Community (KBC) - Jawa Tengah

Apa yang ditulis akan abadi, apa yang akan dihafal akan terlepas, ilmu adalah buruan, pengikatnya adalah tulisan, ikatlah dengan kuat buruan mu itu. (KBC-01)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Promosi Pejabat Publik, Warga Kadang Ingin Tahu Cepat Siapa yang Dilantik, Yuk Simak Alasannya

5 Januari 2021   08:01 Diperbarui: 5 Januari 2021   08:05 318
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Besok ada Pelantikan Pejabat eselon 2 dan Eselon 3 serta 4, bagi para aparat sipil negara (ASN) pastinya ingin tahu bocoran siapa saja yang akan di lantik, bahkan mereka yang sudah purna jabatan saja, kadang ingin tahu adanya rotasi atau promosi jabatan. Warga yang ada interaksi dengan pejabat publik pun akan mencari info siapa saja yang mengalami promosi dan mutasi jabatan tersebut.

Ditingkat Kepolisian saja hampir sama, ketika ada rotasi pejabat di Kepolisian baik itu setingkat AKBP atau AKP maupun Jendral mereka ingin tahu jenjang karir atasannya atau bisa saja teman kelasnya ataupun saudaranya, bahkan akan membaca berita adanya pergantian Kapolres lama dengn kapolres baru, siapa kira-kira yang akan menggantikan Kapolres/Kapolresta baru, berasal dari mana dan yang lama ke mana jabatan barunya.

Walaupun promosi dan rotasi bukan hal yang baru, namun hampir mayoritas publik ingin tahu siapa yang akan menjabat di organidasi perangkat daerah tersebut, ada yang melakukan kasak kusuk mencari jabatan strategis ada juga yang menerima jabatan dimanapun di tempatkan sesuai dengan sumpah jabatan saat mereka jadi ASN daerah, mau jabatannya di OPD basah atau OPD kering. 

OPD Basah disini diartikan sebagai OPD yang banyak kegiatan dan mendapatkan porsi anggaran banyak, sehingga pekerjaan tiap harinya dipastikan penuh dengan aktivitas, kadang sehari ada lebih dari beberapa undangan yang perlu di hadiri, termasuk harus mengelola milyaran dana di satu bidang. Semakin pagu anggaran yang dikelola besar pastinya intensitas pekerjaan semakin padat, bahkan saat jelang tahun anggaran terseok-seok karena realisasi atas kinerja programnya harus baik.

OPD Keringa disini diartikan sebagai OPD hang kegiatannya sedikit, kantornya kecil, jaringan untuk menangani program terbatas, bukan OPD urusan wajib dan kecil anggaran yang dikelola, jika setahun tidak kurang dari Rp 500jt setahun, maka saat dilakukan oleh timnya banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lain, jika berangkat kantor pun lebih banyak waktu luangnya karena terbatas anggaran, terbatas akses yang dikelola, dan yang di kelola sangat teknis. 

Para ASN juga tahu bahwa resiko di OPD basah dan kering memang lebih besar dengan OPD yang dianggap basah, pasalnya kewenangan mereka jauh lebih besar, anggarannya juga banyak, penanganan SPJ juga superketat, apalagi jika OPDnya adalah urusan wajib dan perencanaan serta implementasi harus tepat waktu, tepat anggaran dan hasil kinerja juga bagus.

Kembali kepada promosi dan jabatan, kenapa dianggap menarik, alasan yang bisa penulis jelaskan pertama adalah, siapa pejabat yang dilantik Bupati/Walikota, jika koleganya maka akan cepat menyampaikan ucapan selamat atas jabatan barunya, semoga amanah. Kedua, siapa pejabat yang paling muda dan jenjang karirnya cepat, biasanya mereka yang senior pasti akan menyimpulkan sesuai versinya, tim sukses Bupati/Walikota sebelumnya, kerabatnya, atau almamater kampusnya, atau wani piro. Ketiga alasan menarik publik untuk mengetahui kehadiran pejabat publik yaitu berharap agar ada perubahan saat yang bersangkutan menjabat terutama pada kebijakan yang menguntungkan masyarakat secara luas.

Konsep Merit Sistem

Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan lainnya. Tidak ada jual beli jabatan dalam kajian teori, karena sejatinya ASN itu adalah aparatur sipil yang direkrut melalui sebuah proses yang cukup panjang, dan mereka harus berani untuk tidak ada suap, tidak ada permintaan jabatan di tempat tertentu, adanya ketika Pemimpinnya meminta kehadiran ilmunya, tenaganya, dan kemampuannya untuk mengelola Institusi yang akan di ampu maka harus siap dan mampu serta mau untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan amanah yang diberikan.

Mereka harus lolos syarat yang ditentukan, karena prosedur dan ketentuan yang diminta harus dipenuhi baik itu lolos administrasi, ujian ujian, dan lolos kemampuan leadernya. Tidak ada model titip jabatan atau ucapan terima kasih jika dapat jabatan di OPD basah misalnya, karena jika ini dilakukan oleh oknum ASN maka dampaknya akan besar pada kemajuan daerah. Rugi pada masyarakat itu sendiri. 

Sebuah proses dilakukan dengan kasak kusuk bahkan ada berani melakukan hal diluar ketentuan sesuai merit sistem maka akan ada pengaruh yang signifikan hasilnya. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun