Kawasan Industri di Brebes, Pekerja Belum Diliburkan

Kalau Karyawan atau buruh pabrik di liburkan, tentunya ada konsekuensi yang harus dikeluarkan oleh Pihak Perusahaan, Misalkan meliburkan 14 hari di rumah, perusahaan harus memberikan konpensasi kepada karyawannya dengan memberikan komitmen uang tertentu, minimal membantu ekonomi para karyawannya saat pandemi corona ini.

Sisi yang lain, dari tokoh agama atau tokoh masyarakat pun menjadi polemik kenapa para karyawan yang bekerja tidak diliburkan, apakah karena perusahaan asing yang beroperasional di kawasan industri, sehingga masih aman bekerja di dalam perusahaan tersebut.

Padahal beberapa pengajian di masyarakat diminta untuk ditunda aktivitasnya, dan warga dianjurkan untuk banyak di rumah, saat mau keluar rumah harus menggunakan masker dan rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 

Virus yang tidak kelihatan ini menjadi problem tersendiri, karena penanganan dengan anggaran yang tidak murah, ternyata virus ini berkembang biar ditandai dengan bertambahkan data kasus warga Indonesia yang kena dampak virus ini. 

Infografis Covid-19 ( dok covid19.go.id)

Tercatat di data portal covid19.go.id per 2 April 2020 Pukul 16.00 WIB, disebutkan bahwa Indonesia yang positip Virus Corona ada 1.790, Sembuh 112 orang, dan Meninggal 170 orang. Sedangkan data global dunia disebutkan bahwa ada 203 negara yang mengalami pandemi corona, dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 827.419 kematian ada 40.777 orang.

Sedangkan data Kabupaten Brebes untuk 03 April 2020 disebutkan bahwa Orang dalam pantauan (ODP) ada 1.129 orang, dan Pasien dalam pengawasan ( PDP) total 26 orang, sedangkan kasus terkonfirmasi positip nihil.  

Sementara itu di Data covid-19 Di jawa Tengah, Jumat 3 April 2020 pukul 16:40 WIB disebutkan positip covid ada 143 kasus, Positif dirawat 114 kasus, Positif sembuh 11 kasus, dan Positif meninggal 18 kasus. Orang dalam pemantauan ada 14.161 kasus dan Pasien Dalam pengawasan 430 pasien dirawat. 

Aturan meliburkan karyawan di Pabrik mestinya bisa dilakukan, ketika posisi lonjakan kasus covid-19 semakin banyak, dan kondisi wilayah tersebut dalam zona merah, ini artinya gugus tugas covid-19 di Kab/kota juga harus siap dengan melakukan upaya terbaiknya untuk mengatasi warganya ketika kemudian ada karantina wilayah.

Konsekuensi ini tetap harus di atur sedemikian rupa, wajar jika sebagian daerah terjadi peningkatan kenaikan yang signifikan beberapa anggaran daerah untuk penanganan pandemi corona ini. 

Sisi yang lain, banyak anggaran yang akhirnya tertunda dan dialihkan ke pos penanganan corona ini. Sebuah emergency yang luar biasa, kalaupun virusnya bisa saja terlihat mungkin akan ketahuan bagaiamana biaya yang harus dikeluarkan, tapi karena virus ini tak nampak, dan tidak ada vaksin untuk melawan virus corona menjadikan beberapa anggaran dan kebijakan harus segera dilakukan, tentunya dengan percepatan yang tidak biasanya, semuanya serba cepat dan kilat. 

Para penyelenggara negara juga harus hati-hati dengan mekanisme penyaluran dananya, jangan sampai dana dikeluarkan kepada rakyatnya, kemudian ditemukan penyalahgunaan anggaran karena salah prosedur, salah administrasi dan kesalahan lainnya, karena mekanisme pengawasan anggaran juga melekat bagi para pejabat yang melakukan fungsi pengawasan untuk anggaran.