Namun desa juga kadang dilema saat memberikan surat keterangan tidak mampu, karena khawatir di demo, jadi surat keterangan bagi warga sebenarnya tidak ada terkendala di level desa, saat kades melakukan azas kepatuhan pada regulasi terkadang kades dan perangkat desa juga takut kalau nanti kena demo dari warganya, sehingga administrasi di loloskan, wajar saja SKTM yang ada kadang membludak datanya dibandingkan dengan kondisi riil.Â
Belum tahu bagaimana solusi yang cocok, terkadang aspek kepatuhan juga di langgar, Â teori kadang tidak sama dengan prakteknya. Tapi inilah bagain dari sebuah kebijakan publik terkadang good implementation terkadang juga bad implementation.Â
Tapi negara ini sudah hadir sahabat, hanya perlu ada perubahan mental yang harus kuat terutama bagi mereka yang sebenarnya mampu terus bilang tidak mampu, contohnya disaat penerimaan PPDB baru, maka surat keterangan tidak mampu akan laris manis di level desa untuk diterbitkan dengan alasan agar meringankan beban ekonomi mereka yang mampu.Â
