Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup.
Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (life style); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetic (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.
Dalam sambutannya pada peringatan Hari Gizi nasional (HGN) ke-58 tahun 2018 di Jakarta, Kamis pagi (25/1), Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M Kes, menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan tidak mungkin mampu sendirian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan.Â
Dalam upaya mengatasi masalah gizi, khususnya masalah stunting pada anak, memerlukan peran lintas sektoral karena disebabkan oleh faktor multidimensi.
"Faktor predisposisi dari persoalan-persoalan gizi di antaranya adalah faktor perilaku, pengalaman yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan gizi, faktor individu yang berkaitan dengan personal maupun keluarga, juga faktor lingkungan, mempunyai peran yang besar di dalam pemecahan masalah gizi di Indonesia", ujar Anung.
Seperti diketahui, penyebab langsung dari masalah gizi adalah asupan makanan yang tidak memadai, dan keberadaan ancaman penyakit infeksi yang berulang.
Adapun faktor-faktor tidak langsung, misalnya kurangnya pengetahuan mengenai gizi dan pola pengasuhan; akses air bersih yang tidak memadai; higienis dan sanitasi yang buruk; keterbatasan (sulit) untuk mengakses pelayanan kesehatan; ketersediaan pangan; kondisi sosial dan pendapatan (ekonomi); hingga ketersediaan stok bahan bakar minyak.
"Persoalan makronya ketersediaan pangan, sementara persoalan mikronya karena aksesibilitas", ungkapnya.
Menurut Anung, pendidikan gizi menjadi penting untuk dilakukan oleh semua orang, semua pihak di semua lapisan masyarakat dengan pesan-pesan yang terstandarisasi (baku), harus sampai tidak hanya menyentuh aspek pengetahuan saja, namun juga dapat mempengaruhi aspek sikap bahkan perubahan perilaku.
"Pengetahuan bagaimana memilih, mengolah dan menyajikan makanan yang baik dan diperlukan tubuh menjadi satu hal sangat penting. Di luar itu, sanitasi. Kalau kesehatan selalu mengatakan cuci tangan pakai sabun, namun di sana air bersih tidak ada, pasti penyakit infeksi tetap ada", imbuhnya.
Anung juga menegaskan bahwa upaya penyelesaian masalah gizi memerlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga lain. Upaya ini harus dilakukan bersama-sama mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat, dan lainnya, agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Semuanya harus terlibat. Kita tidak bisa mengandalkan hanya dari sisi kesehatan untuk diberi makanan tambahan, nggak cukup. Karena kalau masalah sanitasinya tidak diselesaikan, kecacingan tidak diselesaikan, kalaupun berat badan anak tersebut berhasil dikeluarkan dari kategori gizi buruk setelah perawatan, saat kembali ke lingkungannya pasti akan kembali (gizi buruk) lagi, bila tidak dipecahkan bersama (masalahnya)", tandasnya.
Hasil PSG 2017 menunjukkan prevalensi stunting pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) mengalami penurunan dari 21,7% (2016) menjadi 20,1 persen (2017). Sementara itu, tren prevalensi kurus/wasting pada Balita juga terlihat cukup menggembirakan, yaitu dari 11,8% (2014) menurun menjadi 9,5% (2017).
Begitu kompleksitas masalah kesehatan, sehingga dibutuhkan sinergitas antara lintas sektoral baik itu keberpihakan dari organisasi masyarakat, organisasi profesi, tenaga kesehatan,
 maupun masyarakat itu sendiri, wajar jika di level kesehatan muncul banyak kelompok-kelompok pendukung ibu dan anak, dengan harapan mereka bisa membantu menyelesaikan persoalan yang begitu kompleks dan penanganan ini tidak hanya diselesaikan oleh pihak Dinas Kesehatan tapi butuh semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif.Â
Kata Kunci adalah Kerjasama Kuat dan Perubahan Perilaku Masyarakat itu sendiri bisa menjadi modal kuat bagi derajat kesehatan masyarakat.Â
