H-20 Bomber Siluman Baru Tiongkok yang Jadi Alarm bagi Amerika Serikat

AS memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah pencegahan jika terdapat bukti adanya ancaman serangan yang akan segera terjadi, atau imminent threat, meskipun pendekatan diplomatik tetap menjadi prioritas sebelum langkah militer diambil.

Kemampuan manufaktur yang kuat di Tiongkok memberikan keunggulan dalam memproduksi pesawat pengebom siluman seperti H-20 secara massal. Namun, keunggulan dalam hal kuantitas ini menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas di tingkat kawasan. 

Langkah tersebut berpotensi memicu respons dari aliansi pertahanan Amerika Serikat, khususnya dengan negara-negara mitra seperti Jepang dan Korea Selatan, yang dilindungi melalui Mutual Defense Treaty dan United Nations Command di Semenanjung Korea. 

Jika produksi massal ini dianggap mengganggu stabilitas atau melanggar perjanjian internasional, AS dapat mengambil langkah diplomatik atau menerapkan sanksi ekonomi melalui United Nations Security Council (UNSC).

Amerika Serikat sedang mengembangkan B-21 Raider, pesawat pengebom siluman jarak jauh yang dirancang untuk menggantikan B-2 Spirit. Dengan teknologi terkini dan kemampuan stealth, B-21 diharapkan mampu menghadapi ancaman seperti yang ditimbulkan oleh H-20. 

Meski terdapat kendala anggaran, AS dapat memprioritaskan pengembangan pesawat ini dan mempertimbangkan kemitraan dengan industri militer untuk mempercepat produksi, sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi ITAR guna melindungi teknologi ini dari potensi kebocoran.

Kehadiran H-20 jelas memperkuat triad nuklir Tiongkok dan memperluas jangkauan potensial serangan strategisnya. Namun, dalam konteks hukum internasional dan perjanjian multilateral yang berlaku, ancaman yang ditimbulkan oleh H-20 tetap terkendali selama tidak ada indikasi penggunaannya untuk agresi langsung. 

Dari perspektif Amerika Serikat, pengembangan H-20 menegaskan pentingnya peningkatan kapabilitas dan teknologi pencegahan secara seimbang, sesuai dengan peraturan internasional, guna memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap stabil dan terhindar dari risiko perlombaan senjata yang merusak.