Ini Dapat Mencakup Latihan Militer Bersama, Pertukaran Informasi Intelijen, Dan Pengembangan Teknologi Militer Yang Dapat Membantu Indonesia Meningkatkan Kapasitas Pertahanannya. Misalnya, Latihan Militer Bersama Dapat Meningkatkan Interoperabilitas Dan Kesiapan Tempur, Sementara Pertukaran Informasi Intelijen Dapat Memperkuat Keamanan Regional Dengan Mengidentifikasi Dan Mengatasi Ancaman Bersama.
Keuntungan Ini Konsisten Dengan Upaya Pemerintah Indonesia Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pasal 3 Ayat (2) Menyebutkan Bahwa Kebijakan Pertahanan Negara Bertujuan Untuk Menjaga Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah, Dan Keselamatan Segenap Bangsa Dari Segala Bentuk Ancaman (Pemerintah Pusat, 2002).
Bunyi Pasal Tersebut Adalah Sebagai Berikut: "Kebijakan Pertahanan Negara Bertujuan Untuk Menjaga Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah, Dan Keselamatan Segenap Bangsa Dari Segala Bentuk Ancaman." Dengan Bergabungnya Indonesia Dalam BRICS, Terdapat Peluang Untuk Memperkuat Posisi Tawar Dalam Negosiasi Internasional Dan Meningkatkan Kerja Sama Pertahanan Yang Dapat Mendukung Stabilitas Dan Keamanan Nasional (Kusnanto Anggoro Et Al., 2017).
Namun, Keputusan Ini Juga Harus Mempertimbangkan Dinamika Geopolitik Dan Hubungan Internasional Yang Kompleks, Termasuk Potensi Dampak Terhadap Hubungan Dengan Negara-Negara Non-BRICS. Secara Keseluruhan, Keanggotaan Indonesia Dalam BRICS Dapat Memberikan Berbagai Manfaat Strategis Dan Keamanan Yang Signifikan, Termasuk Akses Ke Forum Internasional Yang Lebih Inklusif, Peningkatan Kerja Sama Pertahanan, Dan Dukungan Untuk Reformasi Sistem Internasional Yang Lebih Adil. Namun, Analisis Yang Mendalam Dan Pertimbangan Yang Matang Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Keputusan Ini Sejalan Dengan Kepentingan Nasional Indonesia.
Meskipun Keuntungan Keanggotaan Indonesia Dalam BRICS Cukup Menjanjikan, Terdapat Beberapa Tantangan Yang Perlu Dipertimbangkan. BRICS Adalah Kelompok Negara Dengan Sistem Politik, Ekonomi, Dan Sosial Yang Sangat Beragam, Yang Bisa Menimbulkan Kesulitan Dalam Mencapai Konsensus. Perbedaan Ini Mencakup Berbagai Aspek, Mulai Dari Sistem Pemerintahan Hingga Kebijakan Ekonomi Dan Sosial, Yang Dapat Mempengaruhi Efektivitas Kerja Sama Dalam BRICS (Suprani, 2018).
Selain Itu, Keterlibatan Indonesia Dalam BRICS Mungkin Menimbulkan Ketegangan Dengan Mitra-Mitra Tradisional Indonesia, Seperti Amerika Serikat Dan Negara-Negara Barat Lainnya, Yang Selama Ini Menjadi Sumber Investasi Dan Dukungan Politik Yang Signifikan. Amerika Serikat Dan Negara-Negara Barat Memiliki Kepentingan Strategis Di Kawasan Asia Tenggara, Dan Keterlibatan Indonesia Dalam BRICS Bisa Dilihat Sebagai Langkah Yang Mendekatkan Indonesia Dengan China Dan Rusia, Yang Merupakan Anggota BRICS (Miska, 2015).
Hal Ini Dapat Mempengaruhi Hubungan Bilateral Dan Multilateral Indonesia Dengan Negara-Negara Tersebut. Keputusan Untuk Bergabung Dengan BRICS Juga Harus Mempertimbangkan Prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia Yang Bebas Dan Aktif, Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Ichwani, 2024). Pasal 3 Ayat (1) Menyebutkan Bahwa Kebijakan Luar Negeri Indonesia Didasarkan Pada Prinsip Bebas Dan Aktif (UU No. 16, 2004).
Bunyi Pasal Tersebut Adalah Sebagai Berikut: "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Didasarkan Pada Prinsip Bebas Dan Aktif, Yang Berarti Tidak Memihak Pada Kekuatan Manapun Dan Aktif Dalam Menciptakan Perdamaian Dunia." Dengan Demikian, Keputusan Untuk Bergabung Dengan BRICS Harus Sejalan Dengan Prinsip Ini Dan Mempertimbangkan Dampaknya Terhadap Hubungan Internasional Indonesia Secara Keseluruhan (Ryan Philip Azarya, 2024).
Secara Keseluruhan, Meskipun Keanggotaan Dalam BRICS Dapat Memberikan Berbagai Manfaat Ekonomi Dan Strategis, Tantangan Yang Ada Juga Signifikan. Analisis Yang Mendalam Dan Pertimbangan Yang Matang Diperlukan Untuk Memastikan Bahwa Keputusan Ini Sejalan Dengan Kepentingan Nasional Indonesia Dan Tidak Merusak Hubungan Dengan Mitra-Mitra Tradisional Yang Penting.
Secara Keseluruhan, Bergabungnya Indonesia Dalam BRICS Dapat Membawa Berbagai Keuntungan, Terutama Dalam Hal Ekonomi Dan Politik, Asalkan Indonesia Mampu Memaksimalkan Peluang Ini Dan Mengelola Tantangan Yang Muncul Dengan Bijak. Keputusan Ini Juga Harus Selaras Dengan Kepentingan Nasional Dan Konstitusi Indonesia, Yang Antara Lain Termaktub Dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Pasal Tersebut Menegaskan Bahwa Perekonomian Diselenggarakan Berdasarkan Prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Keberlanjutan, Dan Kemandirian. Bunyi Pasal Tersebut Adalah Sebagai Berikut: "Perekonomian Diselenggarakan Berdasarkan Atas Asas Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian, Serta Dengan Menjaga Keseimbangan Kemajuan Dan Kesatuan Ekonomi Nasional."
