20 Tahun Mahkamah Konstitusi: Catatan Harapan Masyarakat Pinggiran

Masyarakat pinggiran seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Harapan mereka adalah Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pelindung utama terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah mereka. Melalui putusan-putusan yang kuat dan tegas, Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia masyarakat pinggiran dan menegakkan keadilan.

Harapan publik adalah Mahkamah Konstitusi dapat terus memperkuat perannya sebagai pengawal konstitusi dan penegak keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas putusan-putusan, penerapan hukum yang konsisten, dan keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat pinggiran. Mahkamah Konstitusi juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam sistem peradilan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerjanya.

Dalam 20 tahun operasinya, Mahkamah Konstitusi telah menjadi lembaga penting dalam sistem hukum Indonesia. Bagi masyarakat pinggiran, Mahkamah Konstitusi merupakan harapan untuk mendapatkan keadilan yang setara. Dengan memperhatikan catatan dan harapan masyarakat pinggiran, Mahkamah Konstitusi dapat terus memperkuat peranannya dalam melindungi hak-hak konstitusional dan keadilan bagi semua warga negara, termasuk mereka yang hidup di pinggiran. Transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak-hak adat, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi fokus utama dalam peran Mahkamah Konstitusi ke depan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat benar-benar menjadi penjaga hak-hak konstitusional masyarakat pinggiran dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua.

Babulu, 6 Juli 2023
#Penadebu-Event_20 Tahun Mahkamah Konstitusi: Catatan Harapan Masyarakat Pinggiran
#Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia