Siapa Tokoh (Politik) yang Bisa Ikut Pilkada Bondowoso?

Kalau potensi yang ada bisa dipahami bersama, insyaAllah mudah dicapai kesepakatan. Misal, partai yang suaranya lebih besar sebagai Kepala Daerah dan yang kecil Wakilnya. Tapi kalau otot-ototan dan tak ada yang mau mengalah, bisa zonk. 

Dan disitulah biasanya yang amat krusial. Antar partai yang hendak menjalin koalisi tak mau paham. Apalagi, jika diplomasi yang disodorkan main pokoknya. Wahh, alamat gelap soal koalisi. Berlarut-larut tak selesai, bisa jadi tidak bisa daftar ke KPU karena tak cukup syarat.

Nahh, kalau para kader parpol yang sudah bernaung dibawah satu partai politik tapi kurang dari 9 kursi saja belum tentu bisa mendaftar semulus Ahmad Dhafir dan Haji Tohari, lalu bagaimana pula dibanding tokoh yang tidak “punya” partai politik..?

Jawaban saya, amat berat. Tokoh yang saya sebut tak “punya” partai tapi ingin maju sebagai kandidat pada pilkada Bondowoso 2024 tersebut harus ada upaya ekstra. Bukan cuma wajib melakukan lobi dan diplomasi.

Selain dua hal tersebut, mungkin harus ditambah amunisi. Itupun kalau yang di lobi, di diplomasi dan di amunisi mau. Kalau menolak, alamat zonk pula. Dan keyakinan saya, lebih dekat ke menolak.

Mengapa, karena partai-partai itu sudah memiliki kader sendiri. Yang secara potensial dianggap memenuhi kriteria untuk maju jadi kandidat. Terlebih, memajukan kader sendiri pastinya lebih bermanfaat dibanding menyodorkan orang lain.

Entah kalau pertimbangannya pragmatis. Menjual rekom partai dengan segepok uang. Wah, kalau soal ini tentu tak bisa didiskusikan. Kecuali dalam koridor etika. Yang erat hubungannya dengan prinsip elit pengurus partai.

Mencermati fenomena beberapa tokoh (politik) yang tak punya partai dan saat ini aktif turun ke masyarakat dalam rangka ikut bertarung pada pilkada Bondowoso 2024, satu kalimat dari saya.

Sebelum resmi memperoleh kendaraan politik, jangan pakai senjata “sudah dapat rekom partai”. Kalau maksa, bakalan kecewa. Entah kalau mau lewat jalur independen. Silahkan saja.