Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Pemko Palembang Membengkak

Biaya perawatan kendaraan dinas pegawai negeri sipil (PNS) di ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palembang membengkak. Kondisi ini membuat bagian aset Setda Palembang harus mengkaji ulang biaya perawatan itu dengan mewacanakan akan melelang kendaraan dinas. "Rencana lelang ini terpaksa kami ambil karena biaya perawatan kendaraan membengkak. Tapi wacana itu, kami khususkan terlebih dahulu untuk kendaraan roda dua (motor) di bawah tahun 1980," ujar Plt Kabag Aset Setda Kota Palembang Aprilita Sari. Sementara mobil, menyusul setelah motor dilelang. Namun, mengenai waktu kapan akan dilelang, Aprlita enggan berkomentar banyak. Lantaran, saat ini pihaknya masih dalam proses pendataan kendaraan itu, sehingga belum memastikan waktu lelangnya. "Ini ‘kan masih dalam proses, jadi kami belum bisa pastikan kapan waktunya itu," jelasnya. Bahkan, tambah Aprilita, apabila motor dinas yang akan dilelang itu jumlahnya sedikit di bawah tahun 1980-an. Pihaknya akan mengajukan kembali di bawah tahun 1990. "Karena kita harus mencukupi kuota lelang," kata dia. Dia menjelaskan, standarisasi kendaraan dinas yang bakal dilelang minimal 10 tahun semenjak dikeluarkan dari dinas terkait. "Kalau di bawah 10 tahun, kendaraan itu tidak bisa dilelang," katanya. Aprilita mengakui, besarnya biaya perawatan ini setara dengan pengambilan beberapa kendaraan baru. Sehingga lebih baik membeli kendaraan baru daripada merawat kendaraan lama. "Saya kira lelang ini akan mengefisiensi biaya perawatan kendaraan," jelasnya. Ketentuan orang yang akan mengambil kendaraan lelang, kata dia, bisa diambil oleh pengguna kendaraan dinas. Misal PNS yang diberikan tanggung jawab untuk menggunakan kendaraan dinas, lama kelamaan dia merasa memiliki dan ingin mempunyai kendaraan itu sepenuhnya. "Bisa mengajukan lelang terbatas, tanpa melalui lelang umum," ujar dia.