PALU_Â Terus berkomitmen dengan berupaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akurat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 secara daring, Rabu (24/1) pagi.
Dalam kegiatan Entry meeting, turut dihadiri oleh Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun yang didampingi oleh Kepala Subbagian Umum, Andi Nuryadin, Kepala Urusan Perlengkapan dan Keuangan, I Wayan Wiranata, dan dua orang staf kepegawaian, yang digelar di ruang Kepegawaian melalui aplikasi zoom meeting.
Entry Meeting merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan, meliputi tujuan, lingkup, rencana kegiatan serta waktu pemeriksaan.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. laoly. Dalam sambutannya Menteri Yasonna menyampaikan 6 poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan ini. Ia berharap agar para Pejabat/Pegawai yang menjadi Auditee pada pemeriksanaan dapat mempersiapkan seluruh data yang dibutuhkan serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Tim Pemeriksa BPK RI agar proses ini dalam berjalan dengan lancar.
"Saya ucapkan selamat bekerja tim pemeriksa BPK RI. Semoga proses pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan rekomendasi yang berdampak positif bagi perbaikan dan kemajuan kinerja di lingkup Kementerian Hukum dan HAM," ucapnya.
Dilanjutkan dengan sambutan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memaparkan bahwa Kemenkumham sudah sangat baik dalam menyumbang pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada Laporan Keuangan Negara secara keseluruhan. Ia pun berharap Kemenkumham bisa menjadi salah satu kementerian yang konsisten dalam mempertahankan predikat opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan raihan positif yang dapat meningkatkan citra Kemenkumham.
Sehungan dengan  penyampaian pada kegiatan ini, Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, mengingatkan kembali kepada para pegawainya yang turut serta mempersiapkan data dukung untuk pemeriksaan ini, agar dokumen yang diminta dapat dipersiapkan sedetail mungkin, sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi temuan.
"Jika ada kendala ataupun masalah harus segera dikomunikasikan sehingga kita dapat mencari solusinya bersama-sama. Kita semua berharap agar hasil pemeriksaan Laporan Keuangan dapat dipertanggung jawabkan, di pertahankan opini WTP dan tidak terdapat temuan-temuan yang memberatkan," pesan Revanda kepada jajarannya.
HUMAS LPKA PALU
