Sekali waktu ada pasien yang minta pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Dia merasa kesal karena pelayanan yang diterima sangat lambat. Cenderung dilama-lamakan dan ada kesan dipersulit.
"Akhirnya saya pakai jalur umum. Perlakuan yang saya terima berubah drastis 180 derajat. Padahal perawat dan dokter yang menangani saya sama. Heran saja mengapa bisa terjadi semacam itu. Padahal saya tidak pernah terlambat membayar iuran bulanan," ucap Zaenawar, seraya menambahkan akhirnya dia keluar sebagai peserta BPJS Kesehatan, setelah ada rencana iuran bulanan tetap naik.
Sangat dimaklumi, apa yang dikeluhkan Zaenawar. Karena dia memang peserta BPJS Kesehatan yang aktif. Dia tidak mau kecewa dua kali, setelah bayar iuran yang naik, kemudian pelayanan yang dia terima tidak ada perubahan. Apalagi dia belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Giliran dia menggunakan, ternyata kekecewaan yang diterima. Timbullah rasa kapok.
Cukup memberatkan
Lantas jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan iuran bulanan untuk BPJS Kesehatan, akan menambah jumlah peserta menjadi kapok? Jawabannya bisa iya, juga bisa tidak. Mungkin bagi mereka yang sudah pernah merasakan manfaatnya, tidak akan menjadi masalah jika iuran BPJS Kesehatan jadi naik.
Memang kenaikan iuran bulanan itu cukup memberatkan bagi peserta BPJS Kesehatan. Faktanya, saat kenaikan iuran itu diberlakukan dan belum dibatalkan MA, banyak peserta BPJS Kesehatan yang turun kelas. Sekalipun mereka telah merasakan manfaatnya, namun kenaikan iuran itu tetap menjadi beban rutin. Menolak kenaikan iuran tidak bisa, akhirnya sejumlah peserta memilih turun kelas.
Pemerintah seperti biasa berargumen, kenaikan iuran yang akan diberlakukan tidak sebera besarnya. Apalagi jika dibandingkan dengan manfaatkan yang akan diterima peserta. Di sisi lain, pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan belum solid benar. Suntikan dana pun belum bisa mengatasi, maka kenaikan iuran bulanan diharapkan bisa menjadi solusi.
Yang jelas program BPJS Kesehatan sudah memberikan bukti dari dua sisi. Ada yang merasakan manfaatnya dan terus bertahan sebagai peserta walau turun kelas. Ada juga yang kecewa dengan pelayanan yang dierima dan akhirnya memutuskan keluar kepesertaannya. Dua-duanya harus dipahami. Pun demikian dengan rencana pemerintah yang akan menaikan iuran bulanan, sudah pasti mengundang pro dan kontra.
Tapi uniknya di Indonesia, yang ribut-ribut itu kadang di luar area. Keluhan-keluhan yang berseliweran di media sosial jumlahnya luar biasa. Jawaban untuk menjawab keluhan itu pun, tidak kalahnya banyaknya. Cuma, baik yang mengeluh maupun menjawab, saya masih sangsi apakah mereka benar-benar peserta BPJS Kesehatan. Sudah itu saja. (Anwar Effendi)***
