Pemerintahan Adat
Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk kemandirian masyarakat adat dengan pemerintahan berbasis adat. Di antarnya akan membuka peluang ekonomi dan politik masyarakat di tingkat bawah (baca: mukim dan gampông).
Dengan diakuinya pemerintahan tingkat adat, institusi-institusi di wilayah kemukiman dan gampông dapat mengontrol perekonomian masyarakat bawah. Misalkan saja, persoalan pasar di serahkan kepada haria peukan, soal penanganan laut kepada panglima laot, dan seterusnya. Tentu saja ini akan membawa dampak positif karena orang-orang yang duduk di lembaga adat tersebut mulanya adalah masyarakat di kalangan biasa yang dipilih pula oleh masyarakat secara langsung.
Demokrasi Politik
Dari sisi politik, kebebasan demokrasi lokal di Aceh yang telah membebaskan lahirnya politik lokal menjadikan arah perjuangan GAM dari mengangkat senjata ke arah gerakan legal, formal, diakui oleh negara.
Di samping itu, masyarakat luas dapat menentukan pilihannya sendiri dalam hal pemimpin. Fungsi musyawarah gampông pun berjalan kembali dengan baik sehingga mimpi masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan semakin besar dapat terwujud.
Dengan sistem pemerintahan gampông, sistem demokrasi dari bawah (bottom-up) benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam pemerintahan gampông, bidang eksekutif gampông dilaksanakan oleh geuchik dan teungku imum meunasah dengan urusan yang berbeda. Di gampông, pimpinan keagamaan itu adalah teungku imum meunasah (Sulaiman Tripa, 2003). Namun demikian, dalam gampông, posisi imum meunasah setara dengan geuchik walau masing-masing memiliki urusan yang berbeda. Begitu juga dengan bidang legislatif. Dalam gampông secara tegas dibatasi bahwa unsur legislatif adalah di luar badan eksekutif.[herman]
