Garut, 15 Oktober 2019
Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejatinya ditujukan untuk keluarga prasejahtera. Dari awal kehadiran PKH menjadi polemik untuk sebagian kalangan masyarakat dimana, sebagian masyarakat yang membutuhkan merasa sangat terbantu disisi lain ada pihak -- pihak yang ingin memanfaatkannya hanya untuk memperkaya diri dengan mengaku tidak mampu.
Kejadian itu sepertinya sudah berkurang denganadanya pembenahan dari segi pendataan. Pemerintah Desa cukup memferifikasi warganya dalam data Basis Data Terpadu yang di mutakhirkan 2 kali dalam setahun, kemudian data tersebut menjadi bahan kajian untuk kelayakan mendapatkan Bantuan sosial.
Ditengah perjuangan seorang pendamping sosial PKH yang memperjuangkan proses penyaluran bantuan, ada saja kejadian yang kurang menyenangkan yang harus diterima oleh Imas Nadiah salah seorang pendamping sosial PKH Kec. Bl. Limbangan.
Imas menerima informasi dirinya telah di somasi oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam salah satu  poin tuntutannya bahwa dirinya telah melakukan potongan terhadap KPM dampingannya, sontak Imas kaget dan berkoordnasi dengan Pendamping Sosial lainnya dan menklarifikasi berita tersebut ke KPM.
Mendengar berita tersebut KPM PKH Rw 09 Desa Cigagade Kec. Bl. Limbangan sontak kaget dan tidak percaya. Ibu -- ibu KPM PKH langsung mendatangi kediaman ketua Rukun Warga untuk mepertanyakan keaslian kejadian tersebut, pasalnya mereka tidak merasa ada pemotongan oleh pedamping sosial PKH Imas.
Ibu euis menuturkan "bahwa tidak ada pengkolektifan kartu atau pemotongan Hanya saja ada pengumpulan seikhlasnya untuk membantu salah satau KPM yang sedang sakit itu pun tidak ditentukan nominalnya" tuturnya.Â
Setelah dikonfirmasi kepada seluruh KPM PKH setempat maka Ketua RW 09 Ds. Cigagade Samsul angkat bicara dia menuturkan "berita ini bohong hanya mengada -- ada, lebih -- lebih tanda tangan di surat kuasa meng indikasikan adanya pemalsuan... kenapa? Karena orang yang namanya ada di surat tidak merasa menandatangani surat tersebut.
Ini sudah jelas fitnah. Ini jelas ada provokator". Dia juga menjamin bahwa akan mengklarifikasi ke pihak yang menjadi provokator dan dia mengaku sudah mengantongi nama -- namanya.
Masalah terselesaikan berkat dukungan KPM PKH yang kooperatif dan menyadari kewajibannya sebagai peserta PKH. Pekerja Sosial SPV PKH Asep Yogi dan Koordinator kabupaten memfasilitasi antara pendamping Sosial, Kpm PKH, Aparatur Desa dan LSM (tidak hadir). Dihadapan yang hadir peksos spv dan korkab aceng menyampaikan tujuan program, perubahan indeks bantuan dan paling utama adalah klarifikasi terhadap somasi yang ditujukan kepada pendamping sosial PKH.
Poin demi poin tuntutan dibacakan dan di jawab oleh semua KPM PKH. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan surt pernyataan dan ditanda tangani oleh seluruh KPM PKh bahwa berita tersebut tidak benar dan itu adalah hoax serta fitnah.
Kelekatan yang dibangun oleh pendamping sosial denga KPM melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau disingkat P2K2, mampu menciptakan ikatan emosi yang kental. KPM PKH yang notabene ibu-ibu tidak tega melihat seseorang yang setiap minggu membantu mereka ditimpa isu negatif. Terlebih Imas dikenal sebagai pribadi yang baik dalam bekerja sehingga KPM kompak bersuara dan menanyakan kebenaran berita tersebut.
Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua selalu berhati - hati dalm membuat pernyataan, tabbhayun atau klarifikasi terlebih dahulu kebenaran informasinya sebelum membuat penyesalan dikemudian hari.
Asep Yogi Nugroho
***
