Narasi Kritik Pemindahan Ibu Kota Perspektif Spasial

Pendahuluan

Pemindahan Ibu Kota baru Indonesia sudah diumumkan. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk menjadi calon ibu kota negara yang baru. Walau tahap pemindahannya membutuhkan waktu, hingga lima tahun ke depan.

Tapi, dinamika politik sudah terasa sejak sekarang. Negara memang menghendaki ibu kota negara pindah dengan kebijakan politiknya, dan tentu pemindahan ini mengandung konsekuensi yang besar. Pemindahan ibu kota berdampak pada kemajuan dari satu sisi, tetapi juga memicu potensi kemunduran pada sisi lain. Sehingga, upaya menyeimbangkan keduanya patut dipikirkan.

Pemindahan ibu kota adalah kasus baru yang sangat lekat dengan agenda nasional, membangun Indonesia dari pinggiran, menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru, dan terahir menciptakan pemerataan ekonomi. Studi Geografi selalu berupaya menemukan jawaban atas gejala dan fenomena di permukaan bumi, sehingga perlu menjadi bahan kajian.

Narasi Kontra Pemindahan Ibu Kota

Sempat muncul beberapa narasi kontra, baik dari kalangan akademisi atau kalangan lain, yang condong pada argumentasi, masih banyak skala prioritas garapan pemerintah, pada sektor lain, yang memungkinkan Indonesia menghemat anggaran, dibanding membangun ibu kota baru.

Akan tetapi, narasi kontra ini juga tidak kunjung mendapat respon positif masyarakat. Masyarakat tampaknya, kuat mendukung narasi pemindahan ibu kota, sebagai jawaban atas persoalan klasik yang lama tidak terselesaikan, seperti pemerataan ekonomi dan infrastruktur daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

Yang lebih tidak lazim, ada narasi kotra pemindahan ibu kota, yang muncul pada salah satu ceramah reuni 212, beberapa waktu lalu. Narasi kontra soal pemindahan ibu kota baru, lebih dikaitkan pada hal mistis, dan sifat buruk pada sekelompok orang. Pemindahan ibu kota, tentu tidak tepat dikaitkan dengan hal mistis atau sifat dan kepribadian seseorang (kelompok orang).

Sebagai domain kebijakan, isu kemampuan ibu kota mendukung kehidupan warganya yang lebih tepat untuk dinarasikan. Karena, wacana pemindahan ibu kota telah berkembang di dunia akademis demikian lama, dan banyak yang merekomendasikan untuk dipindahkan dengan berbagai argumentasi.

Tidak saja karena persoalan di Jakarta yang sudah kian menumpuk. Beban ibu kota untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik sudah mulai terbatas.

Ide pemindahan ibu kota tentu sudah didasarkan pada kajian ilmiah tentunya. Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat bisnis dan perdagangan, telah memicu banyak masalah, yang tentu tidak mudah untuk diatasi. Jika mengacu pada standar kepadatan penduduk, rata-rata orang hidup layak itu membutuhkan ruang yang layak pula, dan Jakarta sudah berkurang untuk menyediakan kebutuhan itu.

Tentu kita semua ikut memikirkan (minimal merenungkanya), apa Jakarta masih cukup layak menyediakan fasilitas untuk warganya? Misal fasilitas dasar untuk tempat tinggal, masih layakkah dipertahankan?

Perspektif Spasial

Narasi kontra, berdasar kajian secara spasial justru tidak muncul. Narasi ibu kota, berdasarkan pada studi lingkungan, studi geologi, studi geografi, studi sosiologi justru tidak muncul, untuk menemukan jawaban mana yang kuat, dan mana yang lemah penjelasan secara ilmiahnya.

Ini penting, dibanding dengan menarasikan pandangan pemindahan ibu kota dengan narasi "memindahkan setan" dan sejenisnya yang cenderung kontraproduktif dengan nalar logis bangsa Indonesia.

Konsep spasial memberi penjelasan, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Kawasan didorong oleh adanya pusat layanan dan pusat pemerintahan. Pandangan ini telah lama muncul, dan tentu harapan pemerintah memindahkan ibu kota, salah satunya adalah demikian.

Dengan menjadikan ibu kota, maka banyak pusat layanan dan pusat pemerintahan ikut berpindah, sehingga memacu pertumbuhan pada berbagai sektor. Sehingga persoalan klasik bangsa Indonesia segera teratasi.

Interaksi spasial antar kawasan juga menjadi penting, mengingat jangkar Indonesia perlu diperkuat dengan interaksi antar pulau, antar Kawasan, dan antar desa-kota secara berkesinambungan. Indonesia tidak saja menghendaki Jawa sebagai pusat pertumbuhan, tetapi juga semua kawasan agar dapat tumbuh dan berkembang. Lebih-lebih 8 pusat pertumbuhan di Indonesia sudah digagas dalam beberapa tahun yang lalu.

Point pentingnya, jika pusat pertumbuhan saja sudah disebar sedemikian merata, maka secara prinsip Ibu Kota mau diletakkan di Pulau Manapun tentu Indonesia siap. Pusat pertumbuhan itu menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang aktivitas di Ibu Kota baru. Lebih-lebih Kalimantan Timur yang secara ekonomi, memiliki kekayaan sumber energi berupa minyak bumi.

Penutup

Secara akademis, tentu dasar pemindahan ibu kota sudah dilakukan kajian komprehensif, berkaitan dengan aspek pendorong dan aspek penarik, yang tentu tidak dapat diulas detail pada kajian ini.

Semua pendekatan dapat digunakan untuk mengkaji, sisi objektif kebermanfaatan pemindahan ibu kota negara. Yang jelas, dari sisi spasial (keruangan), tentu ada semangat baru, juga ada stimulus kajian baru, di mana ruang yang diintervensi secara politis, akan mengalami dinamika dan perubahan yang masif.

Tentu aspek pertumbuhannya, bisa melampui studi-studi yang telah ada, tidak saja bersifat ekspansi, tapi juga sporadis menciptakan pertumbuhan yang radikal.

Secara konseptual, ruang baru ini tentu akan didesain, dengan skema perkembangan paradigma global tentang kota, baik sisi efiensi, ramah lingkungan, sanitasi yang memadai, juga infrastruktur yang aman dan berkelanjutan.

Tentu, kita berharap ruang yang akan tercipta nantinya, benar-benar mengikuti kaidah dan paradigma baru, yang telah ditemukan dan dikembangkan dalam dunia akademis yang saintifik, sehingga ibu kota baru tumbuh dan berkembang secara keruangan, yang sesuai dengan kaidah ekologis, yang harmoni dan berkelanjutan.

Pembangunan memang harus memperhatikan aspek keseimbangan, antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Studi keruangan menjadi penting untuk memastikan ruang yang tumbuh dan berkembang, tidak melanggar kaidah lingkungan yang ada.