Sikap Para Kepala Desa terhadap Jokowi Sungguh Kebangetan

Dukungan Jokowi 3 Periode dari para Kepala Desa sungguh kebangetan. Tidak tepat, kurang etis dan konyol. Dukungan itu sebuah blunder yang dilakukan secara sengaja. Tampak seolah-olah sebuah aksi dukungan yang bernilai positif, namun justru menjadi nilai negatif ; menjatuhkan marwah Presiden!

Dalam acara Silaturahim Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret 2022 seorang perwakilan perangkat desa asal Aceh bernama Muslim meneriakkan Presiden Joko Widodo untuk tiga periode. Teriakan itu disambut para kepala desa seluruh Indonesia yang hadir dengan teriakan "Setuju !"

Usai acara Apdesi 2022 itu, Surtawijaya Ketua Umun DPP APDESI mengatakan bahwa APDESI merencanakan akan mendeklarasikan dukungan tiga periode Presiden Jokowi itu secara resmi setelah lebaran. 

Dasar pemikiran mereka adalah Presiden Jokowi sangat perduli pada pembangunan desa. Banyak permintaan kepala desa dikabulkan presiden, termasuk perubahan sistem gaji dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali.

sumber gambar: kompas.com

Soal deklarasi atau sebuah pernyataan sikap baik Individu atau kelompok adalah sah-sah saja dalam ruang demokrasi di negara ini. Muatan pernyataan sikap  bisa sangat beragam, misalnya berupa agenda dukungan, pujian, harapan, kritik, penolakan dan lain sebagainya.

Perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi telah menjadi isu yang marak di ruang publik. Sangat vulgar menjadi gorengan politik yang bertendensi menjatuhkan marwah pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Isu itu ingin mengacaukan persepsi dan opini positif masyarakat terhadap program pembangunan dan jalannya pemerintahan Jokowi.

Isu tersebut memunculkan beragam prasangka negatif terhadap berbagai bidang kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Kondisi tersebut tentu saja disenangi berbagai kelompok atau pihak yang tidak suka terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka bisa meraih banyak keuntungan politis--bukan tidak mungkin termasuk keuntungan ekonomi dan finasial.

Undang-undang  negara telah mengatur  masa jabatan Presiden maksimal hanya 2 periode dengan sistem pemilihan langsung. Bila pemerintahan yang berkuasa mengubahnya jadi 3 periode, maka telah terjadi pelanggaran undang-undang. 

Jokowi sendiri pernah memberikan pernyataan tegas dan terbuka bahwa beliau bekerja sesuai undang-undang, dan tidak ingin perpanjangan tiga periode.

Sangat disayangkan, dukungan APEDSI itu telah masuk ke ranah politik pragmatis tingkat tinggi yang menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Dukungan APDESI itu merupakan aksi yang konyol.

Kalau APDESI merasa telah banyak mendapatkan perhatian dan bantuan dari presiden, sejatinya mereka tidak menjatuhkan presiden. Mereka jangan memperbesar gorengan politik yang sebelumnya sudah marak.

Organisasi APDESI tidak etis menjadikan gorengan politik jadi bola panas yang akan digelindingkan pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Citra pemerintahan Jokowi jadi rusak, masyarakat jadi antipati. Dampaknya akan memberatkan langkah pemerintahan saat ini. 

Kalau APDESi ingin memerikan dukungan karena sudah banyak dibantu, bikin saja pernyataan terbuka dan resmi ke publik bahwa APDESI akan bekerja lebih giat, jujur, transparan dan pro pembangunan masyarakat desa. 

Dengan begitu mereka telah berprestasi  menjalankan kebijakan pemerintahan Jokowi. Ujung-unjungnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarat desa, termasuk para kepala desa itu sendiri.

Kalau kesejahteraan masyarakat desa meningkat, aku sih rapopo. 

---