Alue Dohong, Profesional dan Representasi Orang Dayak di Kabinet Jokowi Jilid II

Apakah sebelumnya belum ada sosok yang memenuhi syarat administratif dan kemampuan? Tidak juga.

Dari sisi adminitrasi (tingkat pendidikan, pengalaman kerja di bidangnya, dll), sudah banyak putera Dayak yang memenuhinya. Banyak putera Dayak berkiprah sampai level internasional.

djavavista.co.id

Jabatan menteri dan wakil menteri adalah keputusan politik. Dan, harus diakui realita politik bahwa arah pembangunan pada masa lalu yang lebih "pulau Jawa oriented" sangat mempengaruhi arus mainstream politik nasional sehingga putera Dayak tidak dilirik untuk menjabat Menteri.

Kalimantan selama ini merupakan wilayah yang relatif "adem-adem" di dalam dinamika politik nasional. Tidak ada gejolak politik besar seperti separatisme, mengancam ingin merdeka, protes besar ketidak adilan ekonomi, politik dan lain sebagainya yang membuat Presiden RI memilih orang Dayak jadi menteri atau jadi elit/pemimpin tingkat nasional sebagai salah satu cara "meredam" gejolak masyaraktnya, atau "membujuk" masyarakat Kalimantan supaya jangan "nakal".

Pulau Kalimantan sejak dulu menjadi wilayah yang dieksploitasi secara besar-besaran demi pembangunan ekonomi negara Indonesia. Demi tegaknya NKRI. Kalimantan menjadi salah satu "penyumbang" devisa dan hasil-hasil lainnya untuk terselenggaranya negara ini. Lalu , bagaimana dengan nasib orang Dayak sebagai warga lokal (indigenous people of borneo land) ? Kalau mau jujur, mereka belum banyak disentuh pembangunan nasional yang setaraf wilayah lain, khusunya pulau Jawa. Apa yang penduduk lokal (indigenous people of borneo land) dapatkan tidak sebanding dengan yang diberikan tanah leluhur mereka  untuk negara ini.

Namun demikian, selama itu tidak  ada deal atau tekanan politik tingkat tinggi terhadap presiden "yang mengharuskan presiden " agar orang Dayak masuk jajaran kabinet, kalau mau pemerintahan berjalan "adem ayem".

sumber gambar ; sinarharapan.net

Orang Dayak sendiri secara filosofi hidup merupakan kelompok masyarakat yang manut apa kata pemimpinnya. Mereka patuh kepada "kepala suku dan para tetua adat" yang memimpin tata kelola kehidupan komunitas.
Dalam skala negara, Presiden merupakan "Kepala Suku" dan para pejabat lembaga tinggi negara merupakan "para tetua adat" bagi orang Dayak.

Kini arah pembangunan tidak lagi "pulau Jawa oriented". Berbagai jaringan mega infrastruktur telah dibangun pemerintah, seperti jalan trans Kalimantan, jembatan, bandara internasional, pelabuhan internasional, kawasan industri, perbatasan negara yang megah (border),  dan lain sebagainya. Hal itu banyak menghidupkan sentra-sentra kehidupan ekonomi masyarakat lokal.

Bahkan rencana ke depan, tepatnya di kabupaten Penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur akan menjadi Ibukota Negara RI. Kalimantan menjadi magnet pembangunan negeri ini. Semoga hal itu bisa memajukan masyarakat Dayak dan kelompok masyarakat lainnya di seluruh Kalimantan.

Kali ini, penunjukan  Alue Dahong, seorang putera Dayak menjadi anggota Kabinet (Wakil Menteri) tak lepas dari "keputusan politik" dan melihat latar belakang profesional sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap representasi Dayak dalam kepemimpinan nasional.

Selamat bekerja Alue Dohong. Tunjukkan integritas dan prestasi bekerja. Jangan bikin malu orang Dayak. "Nosu mpau Akek Panompa minte baek bagas. Tutuh nyak tiop, akal nyak midop." Ingatlah suara (panggilan) Yang Maha Kuasa untuk selalu menjadi lebih baik. Apa yang menempel di tubuh hanyalah pakaian semata, gunakan akal untuk membangun kehidupan yang lebih baik pada diri, keluarga dan semua orang.