Perang Narasi Tiga Gajah dan Aksi 22 Mei, "Jebakan Batman" Siapa?

"Tiga gajah bertarung, rusa mati di tengah-tengah"

Pasca hari pencoblosan pada Pilpres dan Pileg 2019 ternyata tak menurunkan suhu politik dalam negeri. Justru makin panas! Ada ketidakpuasan kubu 02 terhadap hasil yang dicapainya yang dieksperesikan dengan menciptakan narasi kecurangan oleh penyelenggara pemilu. 

Narasi itu memiliki berbagai bentuk turunan politis yang berkembang didalam masyarakat yang lekat dengan media sosial (medsos) dan teknologi informasi saat ini.

Narasi kecurangan muncul jauh hari sebelum hari pencoblosan Pilpres 2019 berlangsung, kemudian mendapatkan legitimasinya ketika berbagai proses perhitungan suara berjalan tidak sempurna di tingkat operasional. Kesalahan hitung, kekurangan kertas suara, penemuan kertas suara tanpa tuan, petugas meninggal kelelahan, politik uang, dan lain sebagainya.

Sasaran narasi kecurangan itu ditujukan kepada KPU, namun interpreasi politis sengaja diperluas di tingkat masyarakat awam menjadi kecurangan pemerintahan Jokowi yang saat ini menjalankan roda pemerintahan.

Kubu Politik, KPU dan Pemerintahan Jokowi

Hal yang ternyata "sengaja dibuat rancu" dalam pemahaman publik adalah tidak adanya pembedaan kubu 01 (Jokowi/Ma'ruf) sebagai partisipan Pilpres 2019, dengan pemerintahan Jokowi yang sedang berjalan. Di dalam pemerintahan itu ada lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum), sebuah lembaga negara yang secara sah menurut undang-undang bertugas sebagai penyelenggara pemilu selama negara ini berdiri, jadi bukan hanya selama pemerintahan Jokowi.

Lembaga KPU terbentuk melalui proses politik yang transparan. Para Komisioner KPU merupakan personel penting pengambil keputusan penyelenggaraan pemilu. Mereka bekerja  dalam satu era perpolitikan (5 tahun),  yang pada era sekarang juga melibatkan semua partai politik peserta pemilu 2019. Didalamnya ada partai politik kubu 02 (Gerindra, PAN, PKS) serta kubu 01 (PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, dll).

sumber gambar : merdeka.com

Sejatinya, kalau bicara tentang KPU, bukan semata pemerintahan yang sedang berkuasa, melainkan semua partai politik peserta Pemilu. Anggota KPU pusat atau Komisioner KPU dipilih partai politik dalam mekanisme di DPR RI, sedangkan KPU daerah dipilih dalam mekanisme di DPRD yang didalamnya merupakan partai-partai politik sama dengan yang di tingkat pusat.

Dalam proses pelaksanaan Pemilu, KPU bersama partai-partai politik peserta pemilu merupakan pelaksana nyata di lapangan, mulai dari saat pencoblosan di setiap TPS, perhitungan suara tingkat TPS, rekapitulasi tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, KPU Daerah sampai pada perhitungan tingkat KPU Pusat.  Konteks bangunan proses tersebut seringkali luput dari perhatian dan pemahaman publik, sehingga narasi kecurangan diidentikkan dengan kecurangan dilakukan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Ketika narasi kecurangan sudah membesar dan melahirkan berbagai turunan narasi,  kemudian akan memuncak pada rencana aksi 22 Mei, maka seluruh masyarakat yang terkena imbasnya. Mereka diliputi kecemasan dan ketakutan bahwa aksi tersebut akan menjadi tragedi politik yang berdarah-darah, dan lain sebagainya.