Kabar tentang tujuh kontainer surat suara tercoblos jadi "mega hoaks" atau hoak terbesar awal tahun 2019 yang bikin geger negeri ini.
Lembaga terkait, baik itu Kepolisian, KPU, Bawaslu, lembaga politik dan lembaga publik lainnya dibikin sibuk. Bagaimana tidak? Biarpun surat suara tercoblos itu ternyata tidak ada alias "cuma" kabar hoaks, tapi penelusuran dan pengaruh atau dampaknya tidak akan berhenti sampai disitu.
Berbeda dengan sejumlah "mini hoaks" terkait pilpres yang seringkali bersliweran di media sosial yang hanya jadi konsumsi perang netizen--akan hilang begitu saja usai perdebatan maya--namun kali ini "mega hoaks" akan ada kelanjutannya, yakni pencarian aktor intelektual penyebar hoaks tersebut.
Konon sumber kabarnya dari grup Whatsapp, kemudian "promosi" ke media Twitter. Lewat akun twitter Andi Arief (elit politik partai Demokrat) dan Ustad Tengku Zulkarnain (Wakil Sekjen MUI), kabar itu membesar dan bikin heboh.
Secara "de facto", kedua orang tokoh tersebut merupakan "aktivis twitter" yang sudah sangat terkenal di dunia maya negeri ini. Mereka memiliki banyak follower, dan seringkali mengeluarkan/menulis "status" twitter yang kontroversial yang bikin heboh dan polemik politik khususnya di tahun politik jelang Pilpres 2019.
Namun demikian, soal kabar tujuh kontainer surat suara tercoblos, keduanya mengelak sebagai sumber hoaks. Mereka membela diri. Dengan mengabarkan hal tersebut via twitter, mereka ingin publik jadi tahu dan pihak berwenang segera menanganinya. Mereka ingin pemilu berlangsung jujur dan adil. Dengan begitu bisa "menyelamatkan" politik negeri ini.
Pertanyaannya, benar kah mereka murni ingin memberitahukan pihak berwenang (KPU, Bawaslu dan kepolisian)? Apakah ada motif lain yang lebih besar demi keuntungan politik kelompoknya?
Pertama, seolah tim capres Jokowi-Ma'ruf Amin yang membuat surat suara tercoblos karena surat suara yang tercoblos adalah pasangan Capres nomor 01 yakni Jokowi-Ma'ruf Amin. Jadi, secara moral dan politik merugikan pasangan capres Jokowi-Ma'ruf Amin.
Kedua, merusak nama baik relasi perdagangan Indonesia dengan negara China. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, hubungan dagang dan investasi pembangunan banyak dilakukan dengan negara China.
Banyak pihak di dalam dan luar negeri yang tidak setuju, tidak suka, dan bahkan menentang keras arah kebijakan Jokowi yang menggandeng China dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Dengan adanya (hoaks) tujuh kontainer surat suara dari China, nama baik pemerintahan Jokowi jadi tercemar, demikian juga pemerintah China.
Ketiga, merusak nama baik KPU selaku penyelenggara Pemilu di Indonesia. Kabar tujuh kontainer surat suara tercoblos berpotensi menimbulkan ketikdakpercayaan publik pada kemampuan KPU menyelenggarakan Pemilu secara adil. Kubu capres beserta publik pendukungnya yang kalah dalam pemilu 2019 kelak akan menuding Pemilu tidak adil. KPU tidak netral. KPU berpihak pada petahana, dan lain sebagainya.
