Haruskah Ketua PSSI Dijabat "Orang Jakarta"?

Suara publik menginginkan mundurnya Edy Rahmayadi dari jabatan Ketua Umum PSSI masih bergema di berbagai ruang publik, baik itu perbincangan warung kopi, komunitas, kampus, dan media sosial. Yang paling nyata terlihat adalah munculnya tagar #EdyOut di media sosial. 

Edy Rahmayadi, sang ketua PSSI dianggap bertanggung jawab atas semua kegagalan PSSI di Piala AFF 2018. Publik memandangnya tidak mampu memimpin PSSI untuk menghadirkan prestasi tingkat Internasional.

Sejumlah elemen sepakbola seperti komunitas pecinta dan pendukung timnas, pengurus klub, pengamat sepakbola, dan lain-lain secara pribadi menyampaikan keinginan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap prestasi Timnas yang semakin menurun.

Sejumlah catatan awam soal kepemimpinan Edy Rahmayadi mereka ungkapkan di media, seperti soal keputusan Edy yang blunder ketika tidak memperpanjang kontrak coach Luis Milla di saat performa tim sedang bagus--konon karena PSSI tak sanggup membayar  gaji.

Ada pula yang mempersoalkan cara berkomunikasi Edy yang kurang pas menanggapi kritik, sehingga menjadi gambaran ketidakcakapan dia memimpin PSSI.

ketua PSSI era lalu, Johar Arifin dan La Nyalla Mattalitti , sumber gambar : bola.com

Satu lagi yang cukup menarik dan signifikan dalam kepengelolaan PSSI adalah "rangkap jabatan" Edy Rahmayadi. Selain sebagai ketua PSSI, Edy Rahmayadi juga menjabat Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Dewan Penasihat PSMS Medan, yang sehari-harinya berkantor di Medan.

Soal rangkap jabatan sebenarnya bukan hal aneh di PSSI--juga pada sejumlah organisasi sosial dan publik lainnya di Indonesia. 

Sejak dulu, PSSI sering diketuai oleh pejabat, politikus, dan pengusaha dan lain-lain. Sebagai contoh era Agum Gumelar, dia menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Azwar Anas; Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan juga pernah jadi Menteri Perhubungan, Kardono, sekretaris militer Presiden Soeharto, Nurdin Halid; politikus elite Golkar di Senayan, sekaligus pengusaha.

Lalu apa bedanya mereka dengan Edy Rahmayadi yang juga seorang gubernur?

Bedanya, para ketua PSSI sebelumnya itu berkantor di Jakarta. Mereka adalah "orang Jakarta" (ini bukan soal etnis atau asal daerah). Sedangkan Edy Rahmayadi sehari-hari berkantor di Medan, Sumatera Utara. Dia bukan "orang Jakarta". Soal "orang Jakarta' yang dimaksud adalah orang berkantor dan berdomisili di Jakarta.

Bila "bukan orang Jakarta", dengan jarak yang relatif jauh seperti Medan---walau bisa cepat ditempuh dengan sekali naik pesawat---tentu akan berbeda dalam hal kecepatan dan suasana koordinasi organisasi.