"Tukang "Polling" Mobilnya Mercedes, Gue Saja Enggak.."
Demikian penggalan pernyataan Prabowo, Ketua Partai Gerindra dan Mantan Calon Presiden pada Pilpres 2014.
Sudah lama Prabowo tak membuat pernyataan yang bikin publik tertegun atau tersentak. Usai Pilpres2014, dia seperti sepi dari pemberitaan media. Kalaupun ada isu politik yang hangat maka lebih sering kadernya dari partai Gerindra tampil dan menghiasi beragam media.
Prabowo muncul dan bikin berita lagi belakangan ini ketika dia memberi dukungan langsung kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI. Dia tak cuma duduk manis, tapi juga 'turun gunung' berkampanye untuk kedua jagoannya itu. Tak lama berselang muncul berita Prabowo saat Jokowi bertandang ke kediamannya untuk 'silaturahmi politis' terkait masa 'heboh aksi bela Islam'. Sontak rangkaian berita Prabowo tersebut menciptakan kehadirannya kembali di ruang politik nasional yang belakangan ini menghangat.
Kini Prabowo seolah 'tak mau kalah' dengan SBY yang 'berpanggung' dengan celotehnya di twitter, atau dengan Megawati yang kekeuh membela Ahok, serta menyuarakan tetap tegaknya NKRI ditengah maraknya ancaman disintegrasi bangsa oleh kelompok Islam garis keras. Prabowo hadir dengan 'cukup menyentil' keberadaan lembaga Survey yang mengeluarkan polling Pilgub DKI.
Sejumlah dugaan publik muncul dikaitkan dengan Pilgub DKI yang tengah memasuki tahap kampanye dan Debat Cagub DKI. Selama ini, pasangan Anies-Sandiaga yang diusung Prabowo (Gerinda dan PKS) selalu berada di urutan buncit diantara ketiga kontestan Pilgub DKI dalam berbagai survey. Bahkan usai Debat Cagub yang resmi diselenggarakan KPU, Anies-Sandiaga masih belum bisa menduduki tempat teratas. Padahal Anies merupakan tokoh yang sudah biasa bicara di panggung seminar dan debat.
Dia dikenal 'raja seminar'. Pengalaman 'seminar dan debat' nya jauh diatas Agus dan Ahok. Tapi kenapa berbagai hasil survey menempatkan Anies-Sandiaga di urutan terbawah? Perkembangan kini lebih baik, Anies dan Sandiaga tak melulu berada dibawah. Sejumlah hasil survey menempatkan mereka di atas dan tengah. Ini cukup menggembirakan bagi para pendukungnya. Namun bagaimana Prabowo melihat semua itu?
Kondisi relativitas hasil survey membuat Prabowo 'gerah'. Dia pun mengeluarkan 'kartu AS'nya untuk 'menghajar dan menelanjangi' lembaga survey. Menurut Prabowo, lembaga survey 'tak selalu perlu dipercaya karena punya kepentingan ekonomi yang membuatnya kehilangan obyektivitas sebagai lembaga peneliti'.
Prabowo bukan asal ngomong, bukan karena bermodal baca berita. Bukan karena dengar kasak-kusuk. Bukan pula hanya mendengar dari para pembisiknya. Dia bicara atas dasar pengalaman empirisnya saat Pilpres 2014.
Dalam hal ini ada semacam paradoksal Prabowo. Di satu sisi, dia ingatkan para lembaga survey yang bekerja atas dasar pesanan dan kepentingan pihak tertentu, serta kepentingan ekonomi (profit) bagi para peneliti di lembaga tersebut. Ada kepentingan yang lebih besar yakni Maju dan Sehatnya Demokrasi sebagai kepentingan bersama anak bangsa. Disisi lain, dia merupakan user lembaga survey saat Pilpres 2014 lalu, dan bukan tidak mungkin tim pemenangan Anies-Sandiaga di Pilgub DKI juga menggunakan lembaga survey.
Bagaimanapun lembaga survey politik kini merupakan keniscayaan di dalam realitas politik negeri ini. Minimal, hasil lembaga survey memberikan gambaran tentang diri kandidat gubernur (pilgub DKI) di tengah masyarakat calon pemilih. Selain itu hasil survey menjadi cermin seluruh tim kerja sang Cagub.
Pernyataan Prabowo memuat pesan multi dimensi bagi berbagai kalangan. Para lembaga survey, publik, calon pemilih, dan Cagub bersama tim suksesnya bisa mengambil pelajaran sesuai kepentingan masing-masing.
Lembaga Survey
Tak dipungkiri banyaknya lembaga survey di perhetalan politik memunculkan polemik. Ketika sebuah hasil survey dipublish maka muncul pula beragam reaksi publik dan para pelaku politik. Mereka mempertanyakan validitas hasil survey tersebut ketika membandingkan dengan hasil survey lainnya. Apalagi bila 'jagoan' suatu kelompok politik berada di bawah kandidat lain.
Polemik itu menimbulkan gerah, amarah, ketidakpercayaan publik kepada lembaga survey dan pelaku penelitian di lembaga tersebut. Akibatnya secara umum lembaga survey mendapat stigma tidak sedap.
Dalam realitasnya, seperti yang dikatakan Prabowo, ada sejumlah lembaga survey yang 'abal-abal'. Bekerja hanya demi kepentingan kelompok pemesan, demi uang dan ketenaran lembaga tanpa memperdulikan kesehatan demokrasi negeri ini. Konteksnya, survey itu bisa membangun opini tidak benar ke publik. Hal ini tentu membuat lembaga survey yang independen, kredibel dan punya idealisme terkena dampak stigma tak sedap.
Dengan keluarnya pernyataan Prabowo secara blak-blakan maka hal ini menjadi momentum lembaga survey untuk introspeksi di dalam kancah perpolitikan, khususnya pada perhelatan Pilgub DKI. Mereka harus atur ulang strategi internal agar keberadaan mereka bisa menjadi bagian pembangunan demokrasi yang sehat.
Publik
Benar apa yang dikatakan Prabowo. Melihat gelagat lembaga survey dan hasil yang dipublish dengan tingkat keragamannya, publik jangan terlalu terpengaruh. Hendaknya lebih fokus pada pangilan hati dalam memilih calon pemimpinnya (Gubernur DKI). Publik hendaknya tidak udah risau atau ribut dengan hasil survey, karena pada akhirnya penentu terpilihnya Gubernur DKI adalah keputusan publik di bilik suara.
Cagub dan Tim Sukses
Agak aneh memang, bila mengabaikan begitu saja beragam hasil survey. Para cagub dan tim suksesnya mau tidak mau harus melihat hasil survey yang ada untuk perbaikan diri selama masa kampanye. Bagaimanapun---seabal-abalnya sebuah hasil survey---dapat dijadikan bahan masukan untuk berbenah memperbaiki program kerja dan strategi-langkah kampanye, mumpung masih ada waktu untuk berbenah.
---
Dari semua itu, sentilan 'nyinyir' Prabowo sejatinya merupakan upaya buka-bukaan kepada semua pihak yang terkait pilgub DKI. Efeknya bukan semata untuk partai Gerindra dan dukungannya saja, melainkan kepada partai lain beserta pendukungnya. Sentilan Prabowo itu, bisa membuka mata kita semua bahwa Demokrasi harus diselamatkan dari lilitan kepentingan sesaat sekelompok orang atau lembaga yang bisa membuat demokrasi itu lumpuh dan terjadinya pembodohan publik dalam politik.
Peb23/01/2016
Referensi Berita ; Satu ; Dua; Tiga
