Anies Baswedan maju sebagai cagub DKI telah bikin heboh publik. Muncul berbagai tanggapan pro dan kontra mengingat citra politis dirinya yang relatif positif di mata publik dan besarnya harapan publik pada kiprah politiknya.
Ada pemikiran bahwa Anies Baswedan tidak cocok masuk pertarungan politik level gubernur karena ruangnya terlalu sempit, jalan politik Anies lebih terlihat berorientasi pada jabatan presiden setelah dia pernah mengikuti konvensi calon presiden dari partai Demokrat.
Kontrak Politik Pilgub DKI 'Memberatkan' Anies
Pilgub DKI merupakan Pilgub rasa Pilpres karena suasana pertarungannya melibatkan banyak tokoh nasional dan mantan presiden yang mengingatkan pada pertarungan Pilpres 2014 lalu. Dengan mengikuti Pilgub DKI, Anies masuk ke level politik Pilgub rasa Pilpres,
Bila Anies meraih jabatan Gubernur DKI maka akan tercipta peluang menampilkan dirinya sebagai calon presiden tahun 2019. Namun ternyata itu tidak mudah. Ada jebakan Batman yang belakangan terungkap.
Partai Gerinda dan PKS yang mengusung Anies membuat kontrak politik (sumber; detik.com). Dalam kontrak politik tertulis itu, Anies harus menyelesaikan masa jabatannya bila terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022. Kontrak politik itu bersifat ikatan moral, bukan pengekangan hak politik Anies untuk berkiprah lebih tinggi di masa jabatan Gubernur.
Pilpres berikut akan diadakan tahun 2019. Bila Anies jadi gubernur DKI masa bakti 2017-2022 berarti dia baru menjabat 2 tahun saat pilpres diadakan. Itu berarti secara moral, Anies Baswedan tidak boleh mengikuti Pilpres 2019.
Kontrak politik tertulis antara Anies Baswedan dengan Gerindra dan PKS tidak secara explisit melarang Anies ikut Pilpres 2019. Sebagai ikatan moral, kontrak politik itu dikembalikan pada hak politik dan sikap moral Anies sendiri.
Bila Anies bersikeras ikut Pilpres 2019 selagi memangku jabatan gubernur, maka Gerindra dan PKS tidak bisa menghalanginya karena sebagai warganegara dan politikus Anies punya hak ikut Pilpres. Namun itu berarti Anies telah melanggar perjanjian moral politik tertulis partai pengusungnya, apalagi bila 'pelanggaran' itu dilakukan secara sepihak, artinya Anies ikut Pilpres tanpa diusung Gerindra dan PKS.
Hal ini sedikit berbeda dengan Jokowi saat jadi Gubenur DKI kemudian ikut Pilpres saat masa jabatannya masih berjalan. Jokowi tidak terikat kontrak moral tertulis dengan PDIP dan Gerindra yang serupa dengan kontrak Anies Baswedan tersebut.
Pada masa Pilpres 2014, Jokowi dibully (dikritik) habis-habisan oleh pihak Prabowo (Gerindra) dan PKS-Sekutunya karena dianggap pemimpin yang tidak amanah berdasarkan sumpah jabatan gubernur. Pertanyaannya sekarang, apakah Anies Baswedan kelak akan meniru perjalananan Jokowi dengan segala konsekuensinya?
Kalau Jokowi melakukan satu 'pelanggaran' pada sumpah jabatan. Namun Anies melakukannya dua pelanggaran yakni melanggar sumpah jabatan dan kontrak politik.
Memaknai Kontrak Politik Anies Baswedan
Kontrak politik Anies dengan Gerindra dan PKS dapat dimaknai dua hal;
Pertama, Anies diikat secara moral saat menjabat gubernur. Gerindra dan PKS otomatis terikat moral membela Anies selama menjabat Gubernur. Sebaliknya, walau bukan kader partai, Anies 'harus' mencitrakan diri sebagai orang Gerindra dan PKS. Dia tak bisa lepas secara moral dari Gerindra dan PKS.
Kedua, Anies diikat kontrak moral untuk pencalonannya pada Pilpres 2019. Artinya, Anies sudah dipersiapkan oleh Gerindra dan PKS untuk kelak maju sebagai Calon Presiden 2019.
Bila Anies maju Capres dengan bendera Gerindra dan PKS maka kontrak politik Pilgub yang sudah ada bukan pelanggaran, melainkan dibahasakan sebagai kontrak yang diperbaharui, karena kontrak itu hasil kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak yakni Anies-Gerindra/PKS.
Bila Anies maju sebagai Capres 2019 tidak diusung Gerindra dan PKS, artinya Anies membelot dan menjadi lawan Gerindra dan PKS maka kontrak politik Pilgub DKI 2016 tersebut akan dijadikan senjata Gerindra dan PKS untuk menyerang Anies Baswedan selama masa pencapresan.
Godaan untuk menjadi presiden 2019 sangat besar bagi Anies Baswedan. Hal ini menjadi tidak mudah bagi dirinya secara pribadi karena dia akan bertempur keras dengan dirinya sendiri, yakni pertentangan moralitas diri.Â
Suara batinnya akan bergolak, apakah melanggar suara moral demi panggilan ambisi, ataukah mengikuti suara moralnya sembari menyelesaikan dan memanfaatkan Gubernur DKI sebagai 'latihan' guna tampil di Pilpres 2022.
Satu catatan penting bahwa sampai kini Anies Baswedan dikenal sebagai politisi yang bersih dan memiliki citra pribadi yang mengedepankan moralitas berpolitik. Apakah citra tersebut akan terus melekat pada dirinya ketika dia masuk lebih jauh didalam pusaran persaingan politik?
Perjalanan Jokowi dari Gubernur DKI ke Presiden pada Pilpres 2014 lalu akan menjadi referensi utama bagi Anies Baswedan.
Bila pilpres 2019 nanti Anies maju bersama Gerindra dan PKS beserta sekutu lainnya, maka soal 'pelanggaran moral' bisa dia kesampingkan. Moral bukanlah penghalang langkahnya mencalonkan diri jpada Pilpres 2019. Anies jadi lawan berat Jokowi, dan akan 'menghajar' balik Jokowi dengan senjata referensi yang justru didapatkanya dari Jokowi.
Fenomena kontrak moral politik Anies akan jadi fenomena politik masa depan yang menarik untuk disimak.
----
Peb28/09/2016
