Sementara anggota DPD tak membawa ideologi dan warna partai. Dia lebih leluasa dan netral bertemu masyarakat luas, mendengarkan aspirasi mereka atau melakukan sosialisasi program pemerintah.
Satu hal yang perlu diapresiasi dalam DPD ketika Irman Gusman, tim dewan etik langsung menggelar rapat dan mencopot jabatan ketua DPD dari Irman Gusman. Ini langkah tepat. Tak ada waktu silang pendapat atau pro-kontra di antara sesama anggota DPD yang bisa memperkeruh suasana politik. Beda dengan anggota DPR, ketika tertangkap sering kali muncul pernyataan pro-kontra para kolega satu fraksi atau partai yang justru bikin panas suasana politik. Rakyat dibikin bingung dan terpecah.
Langkah cepat tim dewan kode etik itu perlu ditambahkan lagi. Mereka harusnya datang ke wilayah pemilihan anggotanya yang tersangkut korupsi untuk meminta maaf. Mereka datang dengan sesama anggota DPD lain dari wilayah pemilihan itu untuk minta maaf langsung ke masyarakat pemilih dalam suatu pertemuan besar yang diliput media setempat dan media nasional. Ini sebuah langkah baru dan trobosan berani.Â
Saat datang ke daerah itu, mereka bisa sekaligus menyosialisasikan segala hal dan aturan internal DPD. Termasuklah transparansi anggaran dan penggunaan keuangan DPD kepada publilk. Dengan demikian, publik tahu apa yang mereka kerjakan dan untuk apa uang rakyat mereka gunakan. Lembaga DPD harus jadikan publik sebagai mata pengawas mereka di mana pun. Memantau aktivitas para wakilnya dan memberi laporan bila ada penyelewengan.
Bagaimanapun, hati rakyat harus direbut kembali. Marwah DPD harus dikembalikan. Untuk itu perlu kebesaran hati lembaga DPD dan anggotanya untuk menjemput kembali hati rakyat.
Para senator harus tunjukkan bahwa mereka datang dari dan kepada rakyat tanpa ditunggangi apa pun yang mencederai undang-undang. Mereka sesungguhnya pembawa aspirasi rakyat. Ketika ada anggotanya yang sengaja masuk ke limbah korupsi, jangan ditolong. Rakyat tak sudi diwakilkan senator bermental koruptif.
--------
peb21/09/2016
