Tentang Penyerapan Anggaran
Persoalan besar di pemerintahan seluruh Indonesia saat ini adalah kecilnya serapan anggaran pembangunan. Banyak proyek yang sudah matang desain dan anggaran tapi tak juga terlaksana. Pangkal masalahnya adalah 'ketakutan' kepala SKPD. Kenapa takut ?
Jelas saja takut. Siapa sih yang mau masuk penjara karena salah ambil langkah. Walau pun dalam tugas, wewenang dan prosedur sudah jelas, namun dinamika di lapangan sangat berbeda dan kompleks. Ada 'jembatan keledai' yang harus dilalui untuk kelancaran program namun rentan digaruk KPK, Kepolisian dan Jaksa
Galaknya KPK, Menggeliatnya Polri, bangunnya Kejaksaan dari tidur sangat mengembirakan rakyat. Tapi di balik itu, ada ketakutan tersendiri para kepala SKPD dan Kuasa Pengguna Anggaran (Pimpro) mengekskusi kue proyek yang jadi tugasnya.
Semua harus sesuai prosedur. Celakanya di prosedur itu terdapat 'batu sandungan' kontraporduktif terhadap jadwal. Misalnya, sebuah proyek yang ditenderkan murni, ketika dimenangkan sebuah rekanan seringkali mendapat sanggahan dari rekanan lain. Sesuai peraturan memang ada masa sanggah. Dan itu memakan waktu relatif lama. Tender pun bisa diulang, ada masa sanggah lagi. Begitu seterusnya. Akhirnya jadwal pelaksanaan mundur atau justru batal. Anggaran yang sudah ada. Ditahun itu dikembalikan ke kas negara. Jelas serapan anggaran tahun itu berkurang. Tahun depan ditender lagi, kejadian bisa terulang.
Berbeda jaman dulu, ketika KPK belum ada. Kepolisian belum bangun, Kejaksaan belum galak, rata-rata proyek sudah diatur pemenangnya. Rekanan pemenang sudah terlebih dahulu 'memegang' pimpinan instansi (pemilik proyek). Rekanan pesaing tahu dan memaklumi karena dapat jatah kue proyek di lokasi lain. Tidak ada waktu terbuang untuk sanggah-menyanggah antar rekanan. Mereka sudah ada kesepakatan di luar, didalam-disamping kanan-kiri dan di atas. Begitu ketok palu DPR-DPRD, eksekusi proyek pun berjalan dengan riang gembira aman sentosa selamanya.
Sebagai orang yang dimasa muda dahulu sering menang proyek secara tidak fair dan acapkali juga kalah tidak fair pada proyek pemerintah saya kini tersenyum miris di masa tua. Karena harus menghirup debu jalan negara yang tak juga dikerjakan karena prosedur murni dan 'psikologis' si Kuasa Pemegang Anggaran. Padahal jalan itu sudah ada Desain, Anggaran dan Pemenang Tender.
HaHa ha ! Eeehh..heuheuheu !
Oh, ya soal cuitan Sutarmidji kepada Ahok yang katanya 'banyak Bacot' itu biarkan saja. Jangan banyak bacot. Bisa habis waktu hanya untuk ngurus bacot.
Ayo kerja ! Kerja ! Dan Tetaplah Optimis.
Â
