Mohon tunggu...
Peb
Peb Mohon Tunggu... Arsitek - Pembaca yang khusyuk dan penulis picisan. Dulu bercita-cita jadi Spiderman, tapi tak dibolehkan emak

Bersukarialah dengan huruf, kata dan kalimat. Namun jangan ambil yang jadi milik Tuhan, dan berikanlah yang jadi hak kaisar.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dana Aspirasi ; Sesat Pikir Publik yang Memusnahkan Kebutuhan Daerah Tertinggal

21 Juni 2015   23:08 Diperbarui: 6 Juli 2015   04:12 640
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Negara Indonesia didirikan bersama seluruh daerah dari Sabang sampai Marauke, tapi yang dibangun hanya pulau Jawa. Setelah merdeka, orang daerah cuma jadi penonton setia yang sabar sejak dahulu, Tapi harus sampai kapan?

Sementara segala hasil alam dari daerah diangkut ke pulau Jawa atas nama negara dan 'perintah orang pusat' karena peraturannya memang begitu. Uang bertumpuk di Jakarta dan pulau Jawa. Tidak mengucur ke daerah, paling hanya menetes sedikit atau merembes saja. Maka infrastruktur daerah pun mengalami dehidrasi berat selama bertahun-tahun.

Sejak jaman Orde Baru pejabat dan wakil rakyat didrop dari pusat. Awalnya mereka datang ke daerah untuk bertugas hanya membawa satu koper. Tapi usai jabatan (pensiun) dan kembali ke pusat mereka membawa 'hasil kerja' berkontainer- kontainer lewat kapal.

Inilah Kesempatan Daerah Berbenah

Kini jaman telah berubah. Wakil daerah adalah putra daerah yang punya akar kuat di masyarakatnya. Mereka dipilih langsung karena dikenal dan diketahui track recordnya, diharapkan nantinya bisa memberi kontribusi bagi pembangunan daerah. Kini tidak lagi orang dari pusat 'yang mengaku-ngaku' punya leluhur di daerah sehingga 'mewakili daerah tertentu. Dalil itu sudah basi !

Putra daerah yang kini duduk di DPR RI (pusat) itulah yang melihat, mendengar dan merasakan langsung apa yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya. Mereka tahu betul keluarga besar, tetangga, kerabat, guru masa kecil, dan seluruh masyarakatnya telah lama merintih. Kepada sang Wakil inilah mereka berharap banyak melakukan perubahan. Masyarakat daerah tak butuh wakilnya itu pintar bicara dan saban waktu tampil necis di acara talk show televisii nasional untuk ngecap' sampai mulut berbuih-buih tanpa aksi nyata. Masyarakat butuh dana yang bisa merubah lingkungan hidupnya lebih berkulitas, sekaligus menghidupkan perekonomian yang lama mati suri akibat buruknya infrastruktur dan timpangnya pembangunan pusat-daerah..

Kekurangan para wakil daerah di DPR RI adalah seringkali 'kalah kuat meloby' elit pusat yang pegang kuasa anggaran. Mereka terlalu lugu, kurang garang, tidak cerdas, dan bahkan kurang licik dibanding orang pusat, sehingga para wakil itu tidak bisa membawa dana yang banyak untuk membangun daerahnya.

Kini dengan adanya Dana Aspirasi DPR sejatinya bisa dijadikan jalan cepat memperbaiki infrastruktur daerah.

Sesat Pikir Orang 'Pintar' di Pusat

Polemik ide Dana Aspirasi 20M telah menempatkan anggota DPR pada stigma miring; 'perampok' uang rakyat, manusia tak punya hati nurani dan lain sebagainya. Terbayang oleh publik ; si Anggota DPR menenteng duit negara sebanyak itu untuk 'keperluan pribadinya'. Tuduhan ini didasari rasa sentimen berlebihan karena selama ini anggota DPR tidak becus bertugas dan tak etis berpolah.

Segala argumentasi 'pintar' dikemukakan para orang 'keminter' tapi mereka meniadakan realitas di banyak belahan wilayah di negara ini. Istilah uniknya ; 'MMang dasar orang ! Punya mata tapi tak pernah melihat-punya telinga tapi tak pernah mendengar. Tapi lagaknya seolah merekalah orang paling pintar dan pemilik negara ini.

Istilah unik ini familiar di daerah (khususnya di Kalimantan Barat) dalam joke atau pembicaraan warung kopi dan pertemuan-pertemuan non-formal. Bisa muncul karena terlalu lamanya pembangunan infrastrukur daerah dianak-tirikan. Jalan negara hancur bertahun-tahun tak diperbaiki, adanya wilayah dibiarkan terisolasi padahal Indonesia merdeka sudah 60 tahun, dan lain sebagainya.

Realitas daerah adalah terbelakangnya fasilitas infrastrukur yang menghambat perekonomian daerah. Infrastruktur itu sejak jaman kuda gigit besi tak pernah tersentuh oleh pemerintah pusat yang lebih sibuk bersolek di pulau Jawa.

Stop Sesat Pikir, Perbaiki Sistem Dana Aspirasi Bukan Justru Ditiadakan

Banyak cara untuk menjaga tetap berjalannya program Dana Aspirasi. Intinya bagaimana dana itu tepat sasaran pada program pembangunan yang telah ditetapkan sesuai permasalahan dan kebutuhan setiap daerah.

- Hilangkan sikap selalu curiga
Jangan terlalu berburuk sangka, jangan terlalu curiga. Berpikirlah positif untuk memperbaiki sistem kepengelolaan dana aspirasi. Jangan berburuk sangka bahwa dana aspirasi hanya untuk membangun citra wakil rakyat yang sudah duduk, dan meniadakan calon wakil yang tidak (gagal) duduk Ini hanyalah konsekuensi logis dari berhasilnya si wakil duduk di DPR RI.

- Jatah Berbanding Terbalik
Bila jatah kursi tiap propinsi di DPR RI bisa tidak sama dimana pulau Jawa lebih banyak, maka sistem jatah dana bisa dibalik untuk pemerataan. Wakil daerah yang sedikit di DPR RI akan dapat jatah dana aspirasi yang besar setiap orangnya.

- Sistem Besaran Dana
Bagi daerah yang sudah maju, punya APBD besar, luasan wilayahnya kecil, maka jumlah dana per anggota DPR kecil.

-Distribusi dan Penempatan Dana
Dana Aspirasi harus masuk ke kas daerah propinsi dimana wakil tersebut berasal. Dana itu kemudian dikelola secara ketat oleh pemerintah daerah (Provinsi) sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk pembangunan sesuai aspirasi masyarakat, kebutuhan real lapangan dan program yang telah direncanakan.

-Pengutamaan Program
Dana aspirasi diutamakan untuk pembangunanan fisik - infrastruktur-seperti jalan, jembatan, dermaga, saluran irigasi, bendungan, jaringan listrik, dan lain-lain yang kiranya membuka isolasi wilayah kemudian menghubungkan tiap daerah sehingga menghidupkan dan memperlancar kegiatan ekonomi daerah.

-Sistem Pengawasan Dana dan Program
Berdayakan lembaga pengawasan seperti Inspektorat dan BPK untuk mengevaluasi program dari dana aspirasi. Bila ada kecurangan segera seret ke pengadilan dan dihukum berat.

Sumber bacaan ;
Satu,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/19/17453101/.Dana.Aspirasi.Per.Anggota.DPR.Jawa.Dapat.58.Persen.Papua.Cuma.6.Persen.
Dua,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/19/17453101/.Dana.Aspirasi.Per.Anggota.DPR.Jawa.Dapat.58.Persen.Papua.Cuma.6.Persen.?utm_source=news&utm_medium=mobile-kompas&utm_campaign=related&
Tiga,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/10202211/.Dana.Aspirasi.DPR.Upaya.Pembegalan.Anggaran.secara.Sistematis.?utm_source=news&utm_medium=mobile&utm_campaign=related&
Empat,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/20/1603416/.Jokowi.Jangan.Ikut-ikut.Membawa.ke.Kehancuran.Setujui.Dana.Aspirasi.
Lima,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/20/17211021/Misbakhun.Apa.yang.Mau.Dikorupsi.dari.Dana.Aspirasi.?utm_source=news&utm_medium=mobile&utm_campaign=related&
Enam,
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/07102661/Dana.Aspirasi.Rp.20.Miliar.Dicurigai.untuk.Kembalikan.Modal.Kampanye.Anggota.DPR

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun