Secara kebetulan BG menang-berarti kemenangan 'orang lemah' terhadap kezoliman si Kuat. (KPK). Ini sebuah contoh soal yang baik suatu Praperadilan bagi 'si Lemah'. (terlepas dari keputusan Hakim Sarpin yang Kontroversial).
Bagaimana dengan SDA?
Apakah dia dalam posisi si Lemah yang dizolimi si Kuat penguasa hukum?
Kita balikkan saja pada contoh soal awal. Apakah DPR (unsur Legislatif), Penguasa (unsur Eksekutif), dan Polri (unsur 'Yudikatif') sudah mempertegas SDA tidak tersangkut Korupsi? Selain itu, apakah ada lembaga independen kredibel turut mempertegas hal itu?
Sama sekali tidak ada !
Bahkan penguasa (Presiden SBY beserta gerbong Demokrat) kala itu 'meminta' SDA mundur dari menteri. Penuasa seolah 'Jijik' dengan status Tersangka SDA.
Kolega SDA di Legislatif lari sembuyi lama ditumpukan kitab undang-undang. Bukannya justru menggalang dukungan antar fraksi untuk menyelamatkan SDA tetap di kursi Menteri.
Pihak Polri pun tak banyak suara. Tak ada upaya mengusut hal yang sama dan menyatakan SDA clear serebu persen.
Tak ada Lembaga Independen Haji yang kredibel menyuarakan SDA bebas dari penyakit korupsi. Yang terjadi malahan perombakan kementrian Agama di tingkat eselon satu, dan ternyata menemukan manajemen buruk masalah haji era SDA.
Jadi, dalam hal praperadilan ini, SDA bukan orang lemah dan tidak pantas memanfaatkan koridor hukum praperadilan. Dia tak lebih si Terdakwa biasa layaknya kasus hukum lainnya.
Namun demikian, SDA tetap punya hak memanfaatkan dan melewati koridor itu walau tidak pantas dan tak perlu tahu malu.