Larangan memberikan uang, barang dan jasa telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan, namun kandidat Pilkades menganggap hal ini tidak ada, karena pesaingnya juga melakukan pemberian yang sama. Survei LSI dan ICW tentang praktik politik uang di Pilkada menunjukkan kecenderungan naik  dari 11,5% (2019) menjadi 20,8% (2020). Indikasi kecenderungan kenaikan tersebut menandakan bahwa praktik politik uang dianggap hal yang biasa, karena tidak ada upaya penindakan hukum yang tegas. Tampaknya masyarakat menganggap bahwa pemberian berupa uang, barang dan jasa adalah hal yang biasa dalam Pilkades (Guno,2019).
Hal ini selaras dengan pandangan  Lili Romli (2009) bahwa kecenderungan masyarakat dalam pemilihan adalah transaksional. Mereka minta imbalan uang atau barang kepada kandidat yang mendatanginya. Artinya mereka secara terang-terangan meminta kepada kandidat tanpa merasa bersalah. Tindakan masyarakat yang meminta imbalan kepada tim sukses atau kandidat, mengindikasikan bahwa masyarakat semakin permisif dan menganggap politik uang hal yang lazim.
Kumorotomo (2009) menjabarkan tindakan politik uang dengan dua hal,sebagai berikut:
Pertama, politik uang langsung. Politik uang langsung diwujudkan kandidat atau tim sukses dengan cara membagi-bagikan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, kandidat mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa uang  yang diberikan langsung kepada masyarakat. Selain itu kandidat juga memberikan uang  dalam kampanye tertutup atau terbuka, di mana kandidat memberikan hadiah  uang kepada peserta kampanye yang harganya melebihi batas aturan.
Ke dua, politik uang tidak langsung. Maksudnya politik uang tidak langsung ialah kandidat tidak memberikan uang, namun kandidat melalui tim sukses  membagi-bagikan  barang kepada masyarakat, Dalam hal ini tim sukses yang mendatangi dari rumah ke rumah untuk membagi-bagikan  barang. Untuk kasus Pilkades, kandidat memberikan sembako, kambing, sapi, sepeda motor dan lain-lain dalam rangka 'membeli' suara pemilih.
Menurut Marijan (2008) ada kandidat Lurah yamg sampai mengeluarkan modal satu milyar rupiah untuk membagi-bagikan uang dan barang kepada pemilih. Hal ini tampaknya wajar ,kalau persaingan ketat antar kandidat, khususnya dalam membagi-bagikan uang. Ada kandidat yang memberikan lima puluh ribu rupiah per orang, ada yang memberikan seratus ribu rupiah per orang, namun bila ada kandidat yang memberikan dua ratus ribu rupiah pasti akan diterima juga. Uang satu milyar rupiah tersebut dapat membeli lima ribu pemilih, di mana satu pemilih diberikan uang dua ratus ribu rupiah.
Adapun politik uang tidak langsung diwujudkan pelaku dengan strategi  pemberian barang dan jasa berupa sembako dan jasa. Pelaku dalam mewujudkan strategi tersebut digerakkan oleh sistem nilai one person,one vote,one value, di mana satu orang, memiliki hak memilih atau dipilih dan nilai suara sama. Sistem demokrasi yang diterapkan dalam Pilkades yang mengadopsi sistem demokrasi deliberatif tersebut yang menggerakkan kandidat untuk berebut pemilih melalui politik uang.
Seruan Bersama
Setelah Perubahan kedua Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desah disahkan, masyarakat Indonesia masih membutuhkan waktu dua tahun lagi bagi  untuk melaksanakan Pilkades. Hal ini dikarenakan kepala desa yang masa jabatannya berakhir di bulan Februari dan Maret 2024 akan diperpanjang selama dua tahun mengikuti ketentuan perubahan.
Namun demikian seruan untuk melanggengkan kekuasaan tanpa politik uang harus diserukan jauh jauh hari. Hal ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan para calon kepala desa agar menerapkan politik yang sehat,tanpa poliik uang di Pilkades.Â
