Tweet akun resmi Gerindra saat menjawab pertanyaan mengenai agama di Indonesia menimbulkan polemik. Anda bisa membaca beritanya di sini http://nasional.kompas.com/read/2014/04/22/1618184/Manifesto.Gerindra.soal.Agama.Dinilai.Offside.
Kutipan beritanya sebagai berikut:
____________________________________________________________________________________-
"@Gerindra Min, apa yang dimaksud dengan "kewajiban negara untuk menjaga kemurnian agama" sebagaimana yang tertuang dalam manifesto partai?"
Admin Gerindra kemudian menjawab, "@DYDIMUS_IFFAT Jangan lagi ada aliran-aliran atau ajaran yang keluar dari konteks keagamaan tersebut. Pemerintah harus mampu menjaga itu."
"@Gerindra Min, bagaimana dengan Ahmadiyah, Syiah, Mormon, Saksi Yehuwa, dll? Apakah mereka akan dirangkul atau disisihkan? #MohonDijawab," tanya pemilik akun @DYDIMUS_IFFAT lagi.
"@DYDIMUS_IFFAT Kita bimbing kembali ke jalan yang benar, itu tugas pemerintah yang benar".
"@DYDIMUS_IFFAT Bung, seluruh WNI harus dilindungi. Jika mereka berada di jalan yang salah, kita buat lembaga untuk membuat mereka jera," jawab admin Gerindra.
Kata "jera" itu yang memicu kontroversi di media sosial. Pernyataan itu kemudian disebar di media sosial. Tak sedikit publik yang mengaitkan pernyataan itu dengan masa lalu bakal capres Gerindra Prabowo Subianto terkait peristiwa penculikan pada 1998.
Belakangan, admin Gerindra memberikan penjelasan, "Di kamus besar Bahasa Indonesia bisa dicek, tidak ada perlakuan jera dengan cara kasar, tetapi dengan cara yang tepat dan benar."
"Jera itu tidak dengan memperlakukan secara kasar, tetapi membuat untuk tidak mengulanginya lagi dengan cara yang tepat," lanjut admin Gerindra.
_______________________________________________________________________________________
Setelah munculnya berita ini, beberapa teman saya di facebook maupun di forum diskusi politik mulai mencaci Gerindra. Gerindra dituduh hendak menjadikan negara ini komunis, membatasi kebebasaran beragama, dan sebagainya. Bahkan ada yang menduga gerindra hendak mensyariat-islamkan Indonesia.
Saat saya membaca twit tersebut, saya berusaha bersikap netral dan secara jujur saya merasa Gerindra tidak sepenuhnya salah, kecuali dalam perkataan terakhir "membuat mereka jera" itu. Kesannya seakan Gerindra hendak memaksa mereka bahkan dengan kekerasan sekalipun untuk "kembali ke jalan yang benar". Namun jika memang benar klarifikasi Gerindra bahwa "membuat jera" yang mereka maksud tersebut bukan dalam artian negatif, berarti saya memandang twit Gerindra tersebut memang ada benarnya. Kok bisa?
Begini, sebenarnya sudah sejak dulu saya memikirkan polemik mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Saya pernah bingung, kenapa di Indonesia agama hanya dibatasi 5-6 agama saja (Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu)? Bagaimana dengan agama Yahudi misalnya? Atau agama zoroaster? Bukankah manusia seharusnya memiliki hak asasi seluas-luasnya untuk memeluk agama apapun?
Saya merasa menemukan jawabannya ketika melihat budaya Amerika. Di Amerika, kebebasan beragama dibuka seluas-luasnya, bahkan sampai kebablasan (menurut saya). Di amerika, anda bahkan bisa mendirikan gereja setan sekalipun tanpa masalah, anda juga tidak akan mengalami masalah apapun kalau menganut agama gereja setan. Di amerika orang juga boleh seenaknya mengaku-ngaku nabi, mengaku Mesias, dan sebagainya, kemudian mendirikan sekte sendiri dan menarik pengikut-pengikut. Mungkin itulah yang dinamakan liberalisme. Nah apakah ini yang kita mau di Indonesia?
Entah berapa tahun yang lalu, saya ingat pernah terjadi polemik mengenai sekte di gunung (saya lupa gunung apa) di jawa, yang didirikan oleh Mahdi, yang mengaku bisa membuat mayat mengeluarkanemas dengan ritual-ritual tertentu. Kemudian juga pernah ada sekte seorang wanita yang mengaku malaikat jibril, menerima pewahyuan khusus, kemudian menarik pengikut-pengikut dan mengadakan "ibadah" di rumahnya, sampai dia kemudian dicekoki oleh polisi. Bagaimana jika nantinya muncul sekte yang menghalalkan pemakaian narkoba? Atau muncul sekte yang mengajarkan kanibal?
Nah, karena itulah saya merasa memang benar juga apa yang dikatakan Gerindra, bahwa mereka harus dibimbing kembali ke "jalan yang benar". Nah, yang jadi masalah adalah, jalan yang benar itu apa? Islam tentu menganggap jalan yang benar adalah Islam, Kristen tentu menganggap jalan yang benar adalah Kristen, dan sebagainya.
Jadi saya menganggap memang harus ada kebebasan beragama, namun juga tidak boleh kebablasan. Bebas beragama sih iya, namun juga jangan sampai seenaknya sendiri gara-gara kebebasan yang kebablasan. Negara harus campur tangan, iya itu benar, namun juga jangan terlalu campur sampai-sampai membatasi/melanggar hak masyarakat untuk beragama dan beribadah. Bagaimana cara membatasinya? Dan bagaimana menjamin supaya jangan sampai terjadi pelanggaran hak asasi kebebasan beragama? Entahlah, saya juga tidak tahu, mungkin harus ada pakar yang menelitinya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H