Dalam upaya percepatan pembangunan Papua, sebuah diskusi nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat dan daerah telah menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya, memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Pembahasan kali ini berfokus pada pemetaan partisipatif tanah adat, pemberdayaan perempuan, akselerasi pendidikan, peningkatan kapasitas fiskal, dan tata kelola kelembagaan. Berikut adalah pemaparan dari setiap pembicara dalam diskusi tersebut.
Pemetaan Partisipatif untuk Tanah Adat
Prof. Melkias Hetharia membuka diskusi dengan menekankan pentingnya pemetaan partisipatif tanah adat di Papua sebagai langkah awal yang vital dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat. Pemetaan ini, menurutnya, perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dengan membentuk tim riset yang berfokus pada tanah adat. Hasil pemetaan ini nantinya akan diteruskan kepada bupati dan wali kota untuk diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang menetapkan wilayah adat secara resmi. SK ini, dalam pandangannya, akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan sertifikasi tanah adat, baik untuk tanah adat milik bersama maupun tanah ulayat.
"Sertifikasi tanah adat ini sangat penting, baik bagi masyarakat adat maupun pihak-pihak yang hendak berinvestasi di Papua. Dengan adanya sertifikasi tanah adat, masyarakat adat akan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah mereka sendiri," ujar Prof. Hetharia.
Ia juga menambahkan bahwa sertifikasi tanah adat dapat menjadi landasan hukum untuk pengadaan lahan dalam program-program nasional, seperti program pangan nasional dan transmigrasi. Hal ini diyakini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam pembangunan wilayah mereka.
Akselerasi SDM Papua melalui Beasiswa LPDP
Dr. Agus Sumule dalam sesi diskusi menyoroti tantangan besar dalam bidang pendidikan, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua. Beliau memaparkan fakta empiris dari wilayah Pasifik Selatan, di mana banyak anak muda lulusan SMA yang mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, terutama di jenjang S2 dan S3. Namun, ia merasa bahwa masih ada kekurangan dalam hal akses pendidikan untuk jenjang S1 di Papua.
"Perlu ada kebijakan yang memastikan beasiswa LPDP juga dapat diperuntukkan bagi jenjang S1 bagi masyarakat Papua. Gubernur Papua dapat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk merancang skema ini. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua bisa turut berkontribusi dalam pendanaan beasiswa ini," jelas Agus Sumule.
Dalam pandangannya, memperkuat sistem pendidikan melalui beasiswa S1 akan memberikan peluang bagi anak-anak Papua untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan global, sekaligus membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara Papua dan wilayah lainnya di Indonesia.
Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Masyarakat Adat
Yuliana Numberi menegaskan bahwa pembangunan Papua harus bersifat inklusif dan melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Ia menyoroti pentingnya peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen dari kepala daerah untuk menyediakan data Orang Asli Papua (OAP) juga dianggap krusial dalam mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata.
"Perempuan di hutan adat memiliki dua peran utama: berproduksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bereproduksi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan, khususnya mama-mama Papua, melalui pelatihan dan pendampingan dalam usaha rumah tangga yang berkelanjutan sangat penting," ujar Yuliana Numberi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat, perempuan, dan pemuda Papua dalam riset sebagai dasar pembangunan yang lebih baik. Partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih tepat guna, berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi lokal.
Peningkatan Kapasitas Fiskal dan Pembentukan Industri
Dr. Richard Patty berbicara tentang pentingnya peningkatan Pendapatan Hasil Daerah (PHD) untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kota dan kabupaten di Papua. Beliau menjelaskan bahwa rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah di Papua menjadi salah satu kendala dalam pembangunan ekonomi. Salah satu penyebab utama adalah masalah tanah yang belum terselesaikan, yang menghambat pembukaan usaha dan investasi di wilayah tersebut.
"Penerimaan pajak dan retribusi daerah saat ini masih sangat rendah, bahkan mendekati nol di beberapa wilayah. Salah satu penyebabnya adalah masalah tanah yang belum diselesaikan, sehingga pembukaan usaha menjadi sulit dan berdampak pada minimnya investasi serta pendapatan daerah," jelas Richard Patty.
Beliau menegaskan bahwa untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, perlu ada pembentukan pusat-pusat pertumbuhan dan industri di Papua. Tanpa adanya pusat-pusat industri yang berkelanjutan, sulit untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah ini.
Profiling Kawasan dan Tata Kelola Kelembagaan
Prof. Bambang Shergi Laksmono memaparkan tantangan lain yang dihadapi dalam percepatan pembangunan Papua, yaitu kurangnya data yang dapat menggambarkan profil kawasan secara menyeluruh. Tanpa data yang jelas, program-program pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat sering kali tidak efektif, karena tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
"Fokus pembangunan ke depan akan beralih dari infrastruktur ke pembangunan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari dimensi tata kelola kelembagaan di Papua, agar program yang dilaksanakan benar-benar efektif," ujar Bambang Shergi Laksmono.
Ia menekankan bahwa pemahaman yang baik mengenai profil kawasan dan tata kelola kelembagaan akan memungkinkan pemerintah untuk merancang program yang lebih tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua.
Rekomendasi
Diskusi nasional ini menggarisbawahi komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan Papua dengan pendekatan yang lebih terstruktur, berkeadilan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, perempuan, dan pemuda Papua. Setiap pembicara memberikan wawasan yang memperkaya diskusi tentang bagaimana mempercepat pembangunan di Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik lokal yang unik.
Beberapa rekomendasi utama yang muncul dari diskusi ini antara lain: pertama, pentingnya pemetaan partisipatif tanah adat yang akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat serta meningkatkan peluang investasi di Papua. Kedua, akselerasi pendidikan melalui beasiswa untuk jenjang S1 agar anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas. Ketiga, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan dan pendampingan dalam usaha rumah tangga yang berkelanjutan, serta memastikan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Keempat, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pembentukan pusat-pusat pertumbuhan dan industri yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Terakhir, perlunya data yang akurat mengenai profil kawasan dan tata kelola kelembagaan agar program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, Papua Center LPPSP FISIP UI bersama Analis Papua Strategis berencana menggelar diskusi lanjutan pada bulan Januari dan Februari 2024. Diskusi tersebut akan membahas lebih dalam mengenai arah pembangunan Papua di bawah Kabinet Merah Putih, termasuk tantangan, strategi, dan solusi konkret untuk pembangunan yang berkelanjutan di Papua. Diskusi ini  dimoderatori oleh Laus D.C. Rumayom, S.Sos, M.Si, Dosen Hubungan Internasional FISIP UNCEN dan Founder Analisis Papua Strategis.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
