"Perempuan di hutan adat memiliki dua peran utama: berproduksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bereproduksi. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan, khususnya mama-mama Papua, melalui pelatihan dan pendampingan dalam usaha rumah tangga yang berkelanjutan sangat penting," ujar Yuliana Numberi.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat, perempuan, dan pemuda Papua dalam riset sebagai dasar pembangunan yang lebih baik. Partisipasi aktif mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih tepat guna, berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi lokal.
Peningkatan Kapasitas Fiskal dan Pembentukan Industri
Dr. Richard Patty berbicara tentang pentingnya peningkatan Pendapatan Hasil Daerah (PHD) untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kota dan kabupaten di Papua. Beliau menjelaskan bahwa rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah di Papua menjadi salah satu kendala dalam pembangunan ekonomi. Salah satu penyebab utama adalah masalah tanah yang belum terselesaikan, yang menghambat pembukaan usaha dan investasi di wilayah tersebut.
"Penerimaan pajak dan retribusi daerah saat ini masih sangat rendah, bahkan mendekati nol di beberapa wilayah. Salah satu penyebabnya adalah masalah tanah yang belum diselesaikan, sehingga pembukaan usaha menjadi sulit dan berdampak pada minimnya investasi serta pendapatan daerah," jelas Richard Patty.
Beliau menegaskan bahwa untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, perlu ada pembentukan pusat-pusat pertumbuhan dan industri di Papua. Tanpa adanya pusat-pusat industri yang berkelanjutan, sulit untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah ini.
Profiling Kawasan dan Tata Kelola Kelembagaan
Prof. Bambang Shergi Laksmono memaparkan tantangan lain yang dihadapi dalam percepatan pembangunan Papua, yaitu kurangnya data yang dapat menggambarkan profil kawasan secara menyeluruh. Tanpa data yang jelas, program-program pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat sering kali tidak efektif, karena tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
"Fokus pembangunan ke depan akan beralih dari infrastruktur ke pembangunan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari dimensi tata kelola kelembagaan di Papua, agar program yang dilaksanakan benar-benar efektif," ujar Bambang Shergi Laksmono.
Ia menekankan bahwa pemahaman yang baik mengenai profil kawasan dan tata kelola kelembagaan akan memungkinkan pemerintah untuk merancang program yang lebih tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua.
Rekomendasi
