Ketiga. Fokus pemerintahan Jokowi waktu itu adalah pembangunan infrastruktur yang super masif. Persoalan yang berkaitan dengan hidup bersama keknya belum menjadi fokus yang mendesak. Padahal ada gagasan revolusi mental.
Ketiga, oposan yang cukup berimbang, galak, dan benar-benar di luar pemerintahan, dengan kekuatan yang relatif sama kuat, karena ada Golkar, Gerindra, dan partai menengah lain, susah bergerak bagi Jokowi. Padahal perlu dukungan politik untuk membuat UU atau mengatasi persoalan yang perlu back up legeslatif.
Berkaitan juga perlunya suara untuk bisa terpilih lagi. Ini bukan mengenai mau mempertahankan kekuasaan atau jabatan. Jauh lebih penting keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan.
Keempat. Kini usai FPI-HTI dipreteli, dan juga perlu diingat, mereka melawan dengan sangat garang. Itu baru bisa usai Gerindra merapat di dalam pemerintahan. Tanpa adanya dukungan Prabowo dan Gerindra susah juga.
Bisa dipastikan, mereka, terutama Fadli Zon akan berkoar-koar pemerintah antiagama tertentu. Dengan keberadaan Prabowo di pemerintahan, toh partai dengan lambang burung Garuda itu lebih jinak, selalu ikut apa program, gagasan pemerintah. Tidak main dua kaki sama sekali.
Keberadaan partai ini cukup signifikan, bisa dibandingkan dengan periode dulu bukan?
Kelima, kini pengesahan UU Kesehatan dengan konsekuensi IDI dicabut kewenangannya yang super power, tanpa keberadaan Prabowo dan Gerindra di pemerintahan, pasti Jokowi akan kesulitan menjalankan misi dan visinya untuk memperbaiki keadaan kesehatan ini.
Suara Demokrat dan PKS tidak cukup signifikan untuk menggoyang keadaan. Kaki-kaki pemerintah cukup kokoh dan kuat untuk sekadar menghadapi dua  partai menengah bawah yang memang berisik itu.
Pilihan cerdas dan bijak ala Jokowi yang tidak biasa saja. Â Jeli melihat peluang bagaimana menggandeng dan merangku kompetitornya yang sangat sengit itu untuk bahu membahu mengatasi kanker yang menggerogoti negeri.
Satu demi satu masalah besar terurai. Memang sangat susah, apalagi ketika masalah politis di mana-mana, penyelesaian masalah dengan terminologi politik.
Keenam. Masih menanti tuah sakti Jokowi untuk mengawal dan golnya RUU Penyitaan Aset Koruptor. Hal yang sangat pelik karena legeslator juga diragukan integritasnya untuk siap-siap bebersih dan lepas dari kasus suap, jual beli ayat atau pasal, dan benar-benar bekerja demi bangsa dan negara.
