UU Kesehatan disahkan dengan cukup mutlak. Biasa duo PKS dan Demokrat menolak. Hal yang sama terjadi dalam mengundangkan banyak UU. Ada UU Ciptakerja, KUHP, UU PKS, nasibnya juga mirip-mirip. Masih menanti RUU Perampasan Aset Koruptor yang masih belum jelas mau di mana dan ke mana. Â
UU Kesehatan salah satu intinya adalah mengatur kewenangan IDI yang sangat powerfull. Itu keliru dan dikembalikan pada Kemenkes yang jauh lebih bisa dipercaya dan diandalkan. Mengurangi potensi penyelewengan. Hal yang identik dengan pembubaran FPI dan HTI, pun kewenangan MUI yang begitu digdaya.
Hampir sembilan tahun baru satu demi satu bisa diselesaikan. Pembubaran FPI dan HTI itu begitu sulitnya di awal-awal itu. Usai periode  satu dan menginjak periode dua baru bisa dilakukan. Tidak perlu bicara dampak atau eksistensi mereka, atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ini kasus yang berbeda, bisa menjadi artikel tersendiri.
Penolakan berbagai RUU itu karena memang partai politik yang memiliki kuasa untuk membuat warnanya seperti apa. mau ditahan seperti RUU Penyitaan Aset, berkali-kali ditunda laiknya RUU lain-lainnya. Itu masalah yang sangat faktual.
Apa yang terjadi pada periode pertama pemerintahan Jokowi, sehingga susah berbuat banyak?
Pertama, perebutan kekuasaan parpol.  KIH dan KMP yang tidak berkesudahan. Hanya berkutat pada saling jegal, seolah dengan menghambat di dewan, pemerintahan akan gagal dan tidak melakukan apapun. Kecerdikan Jokowi dan   kerendahan hatinya membuat politik saling sandera itu menjadi cair, bahkan mendapatkan dukungan dari Golkar yang menjabat ketua DPR RI.
Posisi Gerindra yang cukup dominan dan oposan, sebagaimana wakil ketua Fadli Zon yang selalu berteriak minor membuat keadaan bangsa dan negara tidak lebih baik. Semua yang memerlukan keputusan dewan, legeslasi menjadi terhambat. Keberadaan PDI-P yang lemah dalam diplomasi membuat keadaan tidak cukup membantu pemerintahan.
Kedua. Stabilitas politik dan pemetaan oleh pemerintah, Jokowi belum cukup. Mana kawan mana rival dalam memerangi masalah bangsa masih belum utuh. Dukungan pada bagian dari masalah masih lumayan banyak. Lihat saja komentar-komentar Gerindra, Fadli Zon dalam menanggapi aksi terorisme yang masih sering terjadi pada periode pertama itu.
Musuh bangsa, salah satunya aksi terorisme masih marak. Apalagi jika bicara kelompok fundamentalis seperti HTI-FPI. Susah dibubarkan bahkan dianggap terlarang karena masih ada politikus dan parpol "menggunakan jasanya."
