AHY Galau

AHY Galau

Pilpres makin dekat. Koalisi masih setengah jalan. Para kandidat yang sudah memperoleh mandat cukup sibuk. Menarik adalah orang yang merasa pantas jadi ini dan itu namun belum memperoleh titah dan sikap oke dari partai rekanan. Slot capres kayaknya sudah tertutup. Kini yang ramai dan masih pada ngarep bakal calon wakil presiden.

Salah satu yang paling getol itu AHY dengan Demokrat. Bagaimana hampir setiap saat mereka, AHY, SBY, atau elit partainya membuat narasi, opini, kadang klaim yang bombastis. Seperti "ancaman" jika sampai Juni tidak deklarasi maka mereka akan mengadakan evaluasi.

Alasannya, karena belum ada nama cawapres dari Anies Baswedan maka survey selalu menempatkan posisi capres koalisi bersama PKS dan Nasdem ada di posisi buncit. Padahal, ada tiga nama yang beredar sebagai bakal calon presiden, kenceng semua juga belum ada cawapresnya. Mau Ganjar ataupun Prabowo. Dalih mengatakan demi elektabilitas atau mau tahu siapa sih yang mau diajukan sebagai rekan bakal calon wakil presiden.

Apa yang terjadi sebenarnya adalah, Demokrat dengan AHY  mau kejelasan, ya atau tidak, yang mereka usung itu Anies-AHY. Fokusnya adalah AHY sebagai bakal calon wakil presiden. Sekian lama kan belum ada titik temu itu.

PKS yang juga ngotot mau mengusung kadernya menduduki bakal cawapres sudah mulai melunak dengan pernyataan, yang penting memenangkan kontestasi, siapapun yang menjadi calonnya. Artinya jauh lebih mudah kini. Karena sudah mundur satu pesaing.

Malah Nasdem yang memberikan pernyataan cukup sengit dan nyelekit. Mereka, kubu Nasdem mengajukan mbok sebaiknya bakal calon wakil presiden dari luar koalisi saja, selain keadilan, tidak rebutan, juga menjaga soliditas. Jangan mendesak untuk bersegera deklarasi. Piagam kerjasama memberikan mandat kepada bacapres untuk menentukan siapa pasangannya.

Menarik apa yang Demokrat lakukan ini identik dengan apa yang Deni Indrayana soal di MA dan MK, seolah-olah mereka sudah mendapatkan putusan yang berbeda dengan apa yang mereka mau. Membuat persepsi publik terbentuk, bahwa pemerintah mengintervensi peradilan. Hal yang mengerikan sebenarnya.

Pembentukan opini publik sehingga pengambil keputusan tidak lagi bebas sepenuhnya karena sudah terpolarisasi dan adanya pemehaman peradilan sudah ditidak merdeka, mengabdi kekuasaan, dan sebagainya. Padahal sejatinya tidak demikian.

Pun dengan mendesak pencalonan segera dideklarasikan itu tidak semata-mata untuk mendongkrak ketenaran dan elektabilitas Anies Baswedan,   namun mau tahu siapa sih yang resminya disandingkan dengan mantan gubernur DKI itu. Penting karena berimplikasi banyak bagi Demokrat khususnya.