Agnes "Pahlawan"

Agnes "Pahlawan"

Pro dan kontra kisah Putri Sambo yang membuat geger netizen dan kepolisian belum sepenuhnya usai. Kini, lahir generasi lebih muda yang masih duduk di SMA namun membawa kegoncangan yang tidak kalah dasyat.

Karena laporan pada pacarnya membuat pemuda terkapar dan kini masih koma. Ternyata tidak berhenti pada tragedi pengeroyokan dan kekerasan pada mantan saja yang menjadi masalah. Kini,  pejabat yang berekening gendut, utamanya dari Kementrian Keungan dan kantor pajak panas dingin.

Malah lebih parah Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, jika nama bapak si pelaku kekerasan yang kaya raya ini sudah ada pelaporan kecurigaan kekayaannya sejak 2012. Ke mana saja KPK, konon juga kejaksaan. Tentu saja bukan semata jajaran Dirjend pajak yang bak kebakaran jenggot, tapi KPK, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan itu semua.

Sebenarnya ini bukan barang baru, kisah Gayus, cicik vs buaya, rekening gendut, markus, atau papa minta saham, itu masyarakat juga sudah gegap gempita bahwa ini adalah sarana untuk bersih-bersih negeri ini dari bandit-bandit elitis. Sekeluarnya Antazari Ahzar pun demikian, publik pengin bahwa semua terbuka. Toh sami mawon.

Anas Urbaningrum juga diharapkan 11 12 dengan mantan ketua KPK itu. Toh naga-naganya sama saja, tidak akan ada yang baru.

Kisah Agnes Mario ini memang sudah membuka bagaimana gaya hidup orang pajak, toh sejak Gayus itu juga sebenarnya publik paham. Sri Mulyani selaku Menteri  Keuangan juga sudah menggaplok Dirjend Pajak yang memiliki klub moge khusus pegawai pajak.

Selain menyoal gaya hidup, Menkeu juga menggaris bawahi bahwa pamer harta kekayaan meskipun itu halal, sah, dan legal toh tidak layak dilakukan oleh jajaran kementrian ini. Pembuktian asal-usul kekayaan ini sangat penting.  

Momentum yang sangat tepat, ketika DPR RI menolak RUU Penyitaan Aset Tindak Pidana, yang sudah diajukan pemerintah sejak2019 itu menjadi terlaksana dengan desakan massa. Apalagi tahun politik di mana dewan sedang cari muka. Faktanya demikian banyak kejadian yang menciderai hati nurani masyarakat.

Gerakan boikot pajak menggema lagi, kala penyelesaian kasus Gayus juga publik masih curiga, apalagi beberapa kali Gayus ketahuan masih bisa "jalan-jalan." Artinya pidana itu  masih sama saja ketika ia masih kaya raya. Semua bisa diatur kata Warkop DKI.

Toh yang memiliki sel mewah, bisa jalan-jalan bukan hanya Gayus, ada pula terpidana lainnya memiliki hak khusus itu. Berbeda, ketika   mereka dimiskinkan, mereka tidak akan bisa membeli hukum dan perangkat penegakan hukum dengan kekayaan mereka.

Gaya hidup sederhana itu bisa diciptakan, dirancang, dan dididik sejak pendidikan. Padahal sangat mungkin, ketika pegawai pajak itu kebanyakan dari satu kampus, di sanalah kawah candradimuka untuk menekankan hidup sederhana, jujur, berintegritas, dan memiliki pemahaman kebutuhan negara di atas segalanya.

Masalahnya adalah,

Rekrutmen, mau pendidikan, masuk kerja, jenjang karir, dan tetek bengek berkaitan dengan birokrasi itu aroma suapnya jauh lebih kental. Mengurai masalah ini butuh keberanian besar, omong kosong ketika bicara transparansi, korupsi menipis, sepanjang masuk sekolah, kuliah kedinasan, jenjang karir semua masih pakai uang.

Politik. Pemilihan kepala daerah langsung itu benar demokratis, namun dampaknya sangat buruk. Wong orang-orangnya tidak taat konsensus dan memiliki integritas. Jor-joran uang ketika pemilihan, pasti akan mencari balik modal untuk bisa kembali nyalon atau bertahan. Belum lagi jual beli jabatan karena modal di awal itu.

Integritas. Jelas-jelas salah saja, masih berdalih seribu jurus untuk tetap benar. berapa ribu kasus yang pelakunya mengaku dan menyesal dengan sungguh-sungguh, apalagi kasus maling anggaran. Jauh lebih banyak yang menolak, menyangkal, dan tidak mengaku bahwa mereka merugikan negara.

Sekelas Menteri Agama saja tidak bisa dipercaya. Uang untuk mencetak Kitab Suci saja dicolong, ngurusin agama, Kitab Suci saja dimaling, apalagi yang lain, coba.

Sikap warga. Penghormatan pada orang kaya, berpangkat, dan memiliki jabatan itu pada posisi teratas, terhormat, dan pasti kajen keringan. Padahal belum tentu hasil dari kerja keras dan cerdas. Kadang kekayaannya saja tidak sesuai profilnya. Toh  masih juga dianggap sebagai orang sukses.

Sepanjang mental berbangsa demikian, susah mencari orang atau pegawai yang jujur, karena akan hidup biasa dan tidak mendapatkan penghormatan yang semestinya. Padahal harusnya integritas inilah yang utama. Orang bersih, jujur, dan biasa saja tanpa maling itu jauh lebih mulia, toh tidak demikian.

Penghargaan akan hal-hal yang artifisial, pakaian,  hape, mobil, motor, rumah, tempat makan, wora-wiri luar negeri dan mengabaikan asal-usul uang untuk itu menyesatkan publik. Tidak mau tahu mana yang baik, benar, pokoknya keren, kaya, dan ngider ke mana-mana itu layak dipuja.

Sejak kecil lho pakaian,  asesoris bermerek itu lebih dihargai. Padahal fungsinya sama. Pendidikan itu menentukan.

Keteladanan. Lihat saja contoh sederhana itu Jokowi, namun apa yang terjadi? Dia hampir tiap saat dimaki, dihina, dihujat, dan dijadikan bulan-bulanan. Pelakunya siapa? Elit yang boroknya terbongkar. Mereka hanya bisa ngegarong bukan bekerja demi negeri ini. Merekalah yang marah dan meradang.

Harapannya sih perbuatan kolokan Agnes ini benar-benar menjadi pembuka kebobrokan lembaga-lembaga negara. Kekayaan yang tidak pantas, tidak pas, tidak patut itu  bisa dibuktikan dari mana asal-usulnya. Kalau warisan, atau memang memiliki usaha kelas kakap dan legal, mengapa takut. Sesederhana itu.

Waktunya bersih-bersih, tiji tibeh, bukan hanya hangat-hangat tahi ayam dan semua kembali kondusif dalam tahu sama tahu, semua dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Memang susah, dan itu perlu keberanian besar.

UU Penyitaan Aset Tindak Pidana sangat mendesak. Betapa majunya negeri ini jika maling, benalu, dan parasit itu makin sedikit.

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan