Akankah Prabowo Direshuffle dan Diganti Hadi Tjahjanto?

Akankah Prabowo Digantikan Hadi Tjahjanto?

Isu resufle makin menguat. Konon 15 Juni, esok hari hal itu akan terjadi. Hari ini  banyak tokoh, terutama menteri dan mantan pejabat yang keluar masuk istana. Ada kemungkinan tambahan jatah untuk parpol, yaitu PAN yang biasa, tidak mau kerja pas pilpres, tiba-tiba di tengah jalan mendukung dan mendapatkan satu kursi.

Paling menarik tentu saja kehadiran Prabowo dan Hadi Tjahjanto. Bagaimana mereka sangat mungkin akan menyerahterimakan posisi menteri itu. Keberadaan Prabowo  yang dua kali berhadap-hadapan dengan Jokowi dalam pertarungan pilpres sangat sengit. Beberapa hal yang layak dicermati adalah;

Suka atau tidak, dikotomi pendukung garis keras keduanya demikian tajam dan sangat fanatis. Lahirlah istilah cebong dan kamret yang berubah menjadi kadrun untuk pilpres 2019. Awal bulan ini Kompas merilis hasil survey mereka, salah satunya adalah untuk mengurangi polarisasi politik, istilah cabong-kadrun harus dihilangkan. Lha mana bisa mengatur begitu banyak kepala. Sama sekali tidak ada otoritas yang bisa menggerakkan dan menghentikan, istilah dan juga makian dunia medsos itu.

Dulu, masuknya Prabowo dalam kabinet, diasumsikan akan berhenti saling hujat dengan istilah cebong kadrun. Sayang karena memang ada beberapa pihak yang memanfaatkan keadaan dikotomis itu untuk kepentingan politik mereka. Mengupayakan bahwa kutub itu tetap demikian adanya. Terutama kubu oposan, barisan sakit hati, dan yang kebelet menjadi presiden dengan memanfaatkan isu dan politik identitas.

Suka atau tidak, bisa dibaca dengan sangat jelas kog, siapa-siapa yang menggunakan terminologi itu. Artinya, ada yang        "memelihara" keberadaan dikotomis itu. Kepentingan meraup suara  dari kelompok ini. Politikusnya juga sangat jelas bahkan gamblang sebenarnya.

Resuffle Prabowo

Membayangkan bagaimana jika Prabowo itu terdepak dari jajaran kabinet, terutama perilaku Fadli Zon. Akan lebih gencar lagi kenyinyiran yang selama ini sudah demikian bar-bar itu. Ketua umum menjadi menteri saja segitu kasarnya, apalagi jika ketendang, pasti lebih kejam dan kasar lagi.

Jika benar demikian, kena kick dari jajaran menteri, keberadaan Prabowo sebagai capres malah akan makin buruk. Ia telah mengalami pemecatan berulang. Posisi kemarin, dalam gelaran dua kali pilpres saja babak belur mempertahankan nama diri dari isu pemecatan dari TNI dan Pangkostrad. Jika kini juga kena ganti, menambah panjang daftar nilai buruknya.

Apa yang ia tampilkan selama jadi menteri juga tidak terlalu moncer. Biasa saja, apalagi jika dikaitkan dengan perannya sebagai ketua umum Gerindra, di mana menterinya masuk bui KPK. Tidak ada nilai lebih dari apa yang seharusnya bisa ia lakukan. Ini fakta yang sangat jelas, bagaimana ia menjadi pemimpin, jika bicara mau   nyapres lagi.

Penampilan Fadli Zon dalam berpolitik juga cerminan Prabowo. Bagaimana Fadli Zon, bahkan jauh lebih kasar, bukan hanya keras, pada apa yang terjadi pada negeri ini. Seolah ia adalah oposan. Demokrat dan PKS sih masih bisa diterima nalar, lha ada dua menteri, tetapi selalu saja menyudutkan pemerintah.

Paling aneh dan lucu ketika menyoal terorisme dan densus 88. Ini adalah rongrongan langsung pada posisi Menhan yang dijabat Prabowo yang sekaligus adalah pimpinannya di partai politik. Ia juga anggota komisi hukum di dewan.  Malah seolah ia adalah bagian tim pembela pelaku-pelaku kekerasan berideologi kanan itu/

Bisa dibayangkan seperti apa tingkah Fadli Zon, akan berkolaborasi dengan barisan sakit hati seperti Rizal Ramli, Refli Harun, dan Said Didu. Prabowo sendiri masih akan tetap dengan gayanya yang hanya diam saja. Jika demikian, kampanye yang buruk ala Gerindra akan terulang lagi.

Pemecatan M. Taufik dari pimpinan dewan DPRD I Jakarta dan juga keberadaannya di partai, membuktikan, jika Gerindra masih akan mengajukan Prabowo. M. Taufik dipecat karena menyatakan dengan terbuka dukungannya pada Anies Baswedan  sebagai calon presiden 2024.

Apa yang akan terjadi dengan resufle ini sih?

Tidak banyak berharap. Stabilitas politik sudah susah dikendalikan, masing-masing pejabat dan juga partai politik sudah ancang-ancang untuk maju atau memainkan mesin partainya untuk 2024. Negara tidak lagi menjadi prioritas mereka. Kuasa menjadi fokus bagi mereka.

Lihat saja para menteri, berlomba-lomba tebar pesona, dengan baliho, bermanuver dan mengeluarkan pernyataan yang kadang aneh dan lucu.  Kinerja mereka sudah tidak luar biasa, masih mendua pula. Negara menjadi taruhannya.

PAN yang mendapatkan jatah kursi tanpa kerja keras, juga tidak bisa diharapkan sama sekali membawa perubahan dan dampak yang signifikan. Padahal pemerintah ini masih memiliki pekerja rumah yang mahaberat.

Bayangkan saja, jika pengganti pemerintah mendatang itu bertolak belakang visinya dengan Jokowi, bagaimana IKN dan pembangunan infrastruktur yang demikian masih itu akan terhenti? Cerminan DKI Jakarta jangan dianggap remeh. Itu sangat besar dampaknya bagi daerah dan negara.

Persoalan pelik yang bagi elit tidak mau peduli, karena mereka fokusnya adalah kursi dan kue yang bisa dijadikan bahan pesta pora, mau menjadi negara maju, rakyat sejahtera atau tidak, mereka tidak ambil peduli.

Lihat saja bagaimana kinerja mereka-mereka yang pamer diri di baliho, berlomb-lomba mengaku turunan ini dan itu demi mendapatkan simpati publik, tapi sama sekali tidak membuktikan diri sudah berbuat apa bagi negeri ini.

Jabatan juga sekadar jalan lima tahun selesai, tanpa jejak yang dibuat itu berdampak. Faktual demokrasi kita masih seperti itu.

Pergantian kabinet tidak  akan membawa dampak relatif banyak bagi negeri ini. Berbeda bagi   elit partai dan juga politikus yang memang sudah ngarep lama

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan