Satu Data Indonesia, Pembangunan PDN, dan SPBE
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah sangat mendesak untuk bisa berlaku secara faktual. Mengapa demikian? Dunia sudah digital, namun mental dan  otak kita masih saja manual. Lihat saja ngakunya KTP-elektronik, uang negara begitu banyak keluar untuk proyek strategis, modern, dan penting itu.
Apa yang terjadi kini? Masih saja semua persyarakat, mau masuk TK atau mau mendaftar ASN, militer, dan aneka bentuk photo copyan dan itu pemborosan dalam banyak segi. Waktu, kertas, uang, dan entah apa lagi.
Namanya sudah elektronik, sebenarnya, idealnya, tinggal scan atau masukkan kode tertentu semua data kita sudah terakses kesahihannya. Toh selama ini semua itu masih sekadar omong besar tapi faktualisasinya masih sama saja. Berkas bertumpuk dan photo copy.
Celakanya lagi, layanan photo copy makin susah diperoleh karena keberadaan mesin pencetak rumahan yang bisa menggantikan peran jasa photo copy. Makin susah dobel yang tidak ada printer di rumah.
Beberapa waktu lalu geger dengan tudingan data Presiden Jokowi mengenai sertifikat vaksin covid19 bocor. Padahal dua cara masuk secara resmi pada aplikasi itu adalah NIK yang bisa diperoleh dengan bebas pada situs KPU, dan tanggal pelaksanaan vaksin yang memang terbuka dan bisa diketahui publik karena pemberitaan. Termasuk kabar resmi dari kementerian dan lembaga menyantumkan itu.
Sejatinya ini bukan ranah rahasia, hanya karena politis saja bisa demikian riuh rendahnya masalah ini  digoreng ke mana-mana.  Namanya juga politik dan kepentingan.
Padahal ada yang lebih ngaco  lagi, ketika data pribadi Denny Siregar diretas oleh salah satu pegawai pelayanan jasa telekomunikasi. Ini jelas-jelas data dicuri dan dijadika bahan untuk meneror dan mengancam keselamatan pribadi salah satu pelanggan dari pelayanan jasa tersebut.
Artinya apa? Data kita, sangat riskan dijadikan "bancaan" oleh oknum-oknum tidak bertaanggung jawab. Sama juga dengan pinjol, di mana bisa mengancam, memaki, dan menjadikan pihak yang sama sekali tidak berkaitan dengan lembaga peminjaman, hanya sebagai sarana menagih dan mendapatkan kembali uang mereka.
Lagi-lagi ini adalah kebocoran data yang sangat meresahkan. Namun sama sekali tidak pernah menjadi bahan diskusi, debat, dan juga keriuhan karena  tidak populer apalagi politis.
