Yusril Ihza Mahendra: Sindonews.com
Belajar Menang dan Demokrasi dari Yusrillah AHY!
Tuntutan kepada pihak Demokrat AHY yang dimotori Yusril Ihza Mahendra ditolak hakim MA. Sudah banyak yang memperkirakan hal tersebut termasuk Menkopolhukam Mahfud MD. Pernyataan Yusril usai ditolak yang layak dijadikan pembelajaran bersama, sebagai sebuah kajian akademik itu masih bisa diperdebatkan. Namun, sebagai keputusan lembaga peradilan itu adalah final dan mengikat.
Perlu disegarkan lagi, bagaimana kubu AHY melalui para kadernya, cenderung membela diri bak babi buta. Menyoal status Yusril sebagai pengacara dengan melabeli pengacara 100 M. Ini sangat tidak elok.
Demokrasi itu ya sama semua di muka  hukum. Jika ada perbedaan pendapat, biar hakim yang meutuskan, bukan sudah merasa benar, pasti, dan malah menggiring opini di luar arena. Ini malah mirip pertandingan tinju, riuh rendah di luar arena dari pada pertandingan sesungguhnya.
Sepi hanya pemberitaan media arus utama saja, dan itu juga tidak heboh banget, atau berseri-seri. Masih menunggu bagaimana sikap AHY dan kawan-kawan nantinya menyikapi hasil ini. paling-paling juga akan merendahkan dan jemawa merasa diri sudah paling lagi. Padahal tidak seharusnya demikian, jika mau menaguk keuntungan politis dan akhirnya membuat publik melihat.
Sejak awal sudah banyak yang meyakini kalau pihaknya yang benar, ingat ini konteks hukum Indonesia, saat ini, bukan idealnya. Artinya apa? kepentingan politis itu masih sangat dominan dalam penyelesaian termasuk kasus hukum. Jadi, ya masih sama saja, susah melihat secara yuridis formal sepenuhnya.
Fokus pada masalah. Demokrat, terutama di bawah AHY tidak berani menghadapi perbedaan. Apalagi kekalahan. Lihat saja bagaimana perselisihan dengan Moeldoko yang ia menangkan sejak awal, namun malah ke mana-mana. Menyeret Jokowi, istana, dan sebagainya. Politik gaduh yang tidak bermanfaat.
Terulang ketika Yusril maju mengajukan gugatan. Apa yang terjadi juga pembentukan opini publik. Merasa dirampok, dibegal, dan seterusnya. Hal Yusril sebagai pengacara ketika mengambil tawaran fee, itu juga disoal.
Padahal jelas mereka memiliki penasihat hukum yang handal lah. Ada mantan Menteri Hukum dan HAM. Mengapa harus takut dan malah menebar istilah-istilah yang kontraproduksi bagi politik nasional.
