Makna Rapor Merah Anies Baswedan

DPRD DKI: Merdeka.com

Makna Raport Merah Anies Baswedan

Pemerintahan DKI di bawah kendali Anies Baswedan telah empat tahun. Salah satu yang menghangat adalah raport merah LBH. Menggelikan komentar partai politik yang mengamini pemberian label oleh LSM ini. Kan gawe mereka.

Interpelasi yang gagal, paripurna malah disambi makan di warteg yang berujung kerugian bagi pedagang.  Warga yang menyerbu warung makan kelas rakyat itu bisa jadi mendengar pernyataan kalau tidak boleh ada warga yang kelaparan, maka akan menyediakan makan yang gratis.

Nah, ketika logika elit saja bengkak-bengkok, apalagi logika rakyat biasa, yang masih mengejar sekadar makan. Ingat, jangan dibawa pada soal mengejar makan, ini soal logika.

Pertanggungjawaban Partai Politik

Pengawas kinerja eksekutif itu dewan. Legeslatif, bukan LSM atau ormas. Mereka memiliki tanggung jawab secara tidak langsung. Toh tergantung fraksi-fraksi mau apa dengan pernyataan oleh lembaga swadaya masyarakat, ataupun organisasi masyarakat. Mereka hanya mampu berseru-seru, tanpa ada dampak. Mengapa?

Lihat saja dewan saja kalah kog mau sekadar bertanya. Toh dua partai, PDI-P dan PSI kalah telak dengan tujuh fraksi lain. Ironis, ketika lembaga pengawas ada di bawah UUD bahkan, bukan hanya UU tugas mereka ini, kalah karena permainan politik. Bertanya saja tidak mampu, apalagi yang lebih lagi, misalnya hak untuk mencabut mandatnya.

Raport merah itu harusny dewan yang memberikan. Lha mengundang dalam forum paripurna saja tidak berdaya. Buat apa adanya dan fungsinya pengawas coba.

Lebih miris ketika mereka, partai politik ini malah mengiyakan, dan ikut bersorak dalam laporan hasil akhir jelek oleh LBH. Mereka seharusnya malu, atau menjadikan itu sebagai sarana untuk menindaklanjuti sebagaimana tugas pokok mereka.

Menarik apa yang disampaikan LBH, bagaimana dua kubu kemarin harus dinilai? Satu sisi dua partai minoritas, meskipun gede juga sebenarnya kursinya, toh kalah dengan tujuh  fraksi lain. hanya gembar-gembor mereka kekenyangan makan malam. Tidak ada manfaatnya secara politik, wong sudah beton mukanya.

Benar, interpelasi balapan formula-E, itu sangat kecil, dibandingkan raport yang diberikan oleh LBH, pastilah lebih menyeluruh. Nah, ketika ada laporan yang lebih gede mengatakan jelek, salah satu item yang au dipertanyakan saja digagalkan, bahkan oleh pengawas yang sama, ini ada apa?

Aman dan merasa di atas angin, maka ikutan menyetujui apa yang disampaikan LBH, sebagaimana partai banteng. Apa maknanya coba, ketika ia atau mereka adalah ketua dan pemilik kursi paling gede di DPRD   Tidak ada nilai plus, malah minus ketika ikut tim hore bagi LSM. Memang kadar malu mereka tidak akan segede tujuh fraksi lain, kalau masih punya sih.

Menjadi aneh lagi, kalau ditilik ke belakang bagaimana Edi Pras, sama-sama ketua DPRD ketika menghadapi Ahok. Garang dan sangat keras, berkali ulang mereka, ada Lulung dan kawan-kawan membawa Ahok ke KPK, BPK, dan juga sering menggertak untuk memanggilnya.

Adu mulut dan pernyataan hampir setiap hari ada di media, baik arus utama apalagi media sosial. Bandingkan dengan yang sekarang. Hanya rakyat yang teriak-teriak, wakilnya diam, kekenyangan bukan semata makan malam kalik.

Mungkin saja sudah sangat jenuh dengan makan malam, udang, lobster, dan traktiran aneka macam hal. Pohon mahoni puluhan tahun, ratusan batang di depan hidung raib pun mereka diam. Mau LSM, ormas, apalagi dewan, diam semilyar bahasa. Coba ada apa. Kecuali belum ada kisah dan kepemimpinan Ahok tidak menjadi soal.

Suka atau tidak, kita ini masih belum sepenuhnya demokrasi. Simbol-simbolnya sih sudah, namun perilaku dan tindakannya masih jauh. Bagaimana prtai politik dan kepala daerah menjadi adipati atau raja-raja kecil. Kekuasaan mereka mutlak, hanya saja ketika pemilihan mereka butuh rakyat.

Partai politik pusaran masalah, mereka masih patron kuno. Kekuasaan dan kursi satu-satunya tujuan. Susah menghentikan hegemoni mereka. Rakyat hanya diperlukan pas pemilu semata.

Ingatan rakyat yang sangat pendek. Lihat saja, perilaku tamak, rakus, dan maling toh dalam pemilu nanti juga masih menang lagi dan lagi. Bekas maling saja masih dipilih dan maling lagi. Lihat saja cek di google, pejabat bekas maling dan terpilih lagi akan ada berapa banyak.

Sikap mental dan moral yang buruk. Bagaimana rakyat berteriak, kalau partai politik sudah tertutup mata dan mulutnya mau apa lagi. Percuma.

Lebih susah lagi, ketika permainan politik ini ditingkahi oleh kehendak ideologis, yang selalu saja mengacaukan paradigma waras dan benar menjadi sumir. Lihat pembelaan-pembelaan mereka sama sekali keluar dari konteks kewarasan, toh masih saja banyak yang meyakininya.

Partai politik biang masalah itu harus diakui dulu, jika mau berubah. Lihat saja wakil ketua DPR-RI terkonfirmasi menggerakan petugas KPK untuk kepentingannya. Dulu ketua DPR RI dari partai yang sama, begitu licinya.

LBH sangat mungkin  tidak juga lepas kepentingan, toh kali ini menjadi salah satu corong warga, ketika dewan sudah terbelenggu oleh kekenyangan. Jangan kendor LSM dan PDI-P serta PSI.

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan